Bujet Pemberdayaan Besar, Warga Kuningan Tetap Miskin

KUNINGAN - Dana pemberdayaan masyarakat miskin yang bersumber dari APBD kabupaten, provinsi maupun APBN, sebenarnya sangat besar nilainya setiap tahunnya. Tetapi ironisnya, kemiskinan di Kabupaten Kuningan tetap tinggi.

Lebih parahnya lagi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tahun 2016 yang mengacu pada pendataan tahun 2014, angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan cukup fantastis, karena mencapai 12,72% atau sekitar 133. 600 orang. Angka kemiskinan di Kota Kuda itu lebih tinggi dibanding kemiskinan di tingkat Provinsi Jawa Barat yang hanya 9.18% dan nasional yang tercatat 10,98%. Wajar bila anggaran untuk menanggulangi kemiskinan dari APBD dan APBN dipertanyakan.

Sebab, logikanya apabila anggaran pembangunan untuk pengentasan dan pemberdayaan masyarakat miskin yang tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), benar-benar dilaksanakan dan disalurkan sesuai ketentuan program, maka seharusnya mampu menekan angka kemiskinan. Tapi kenyataannya, kondisi saat ini menunjukkan bahwa status sosial ekonomi masyarakat Kuningan, secara umum, masih belum sejahtera, bahkan cenderung miskin dari tahun ke tahunnya.

Ini karena pengurangannya tidak terlalu signifikan. Apalagi, Kota Kuda yang mengaku surplus beras 80.000 ton per tahun namun banyak warganya yang makan dari bantuan beras miskin (raskin).

Warga Kecamatan Kuningan, Nuryama menyatakan, ketimbang uang dihambur-hamburkan untuk piknik, touring, bersepada dan sebagainya, lebih baik pejabat dan anggota DPRD sering turun ke daerah untuk mengecek kondisi warganya. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan ditemukan warga miskin yang benar-benar memerlukan pertolongan.

Atau kalau tidak mampu, bisa memosisikan diri menjadi pendamping warga-warga miskin, sehingga ketika ada program pemerintah, dapat dikawal langsung agar disalurkan tepat sasaran. Jangan sampai sebaliknya, warga miskin hanya dijadikan komoditas politik menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif.

“Sudah tidak aneh, kalau ada keinginan naik tahta, siapa pun akan sangat baik terhadap warga miskin, seolah-olah prihatin dan ingin selalu membantu. Namun ketika sudah duduk, warga miskin diabaikan begitu saja. Untuk itu, saya menyarankan, daripada uang dihambur-hamburkan untuk hiburan dan sebagainya, lebih baik dialokasikan membantu warga miskin. Itu lebih bermartabat,” katanya seperti mengutip Kabar Cirebon, Senin (6/2/2017).

Staf Ahli Bupati Kuningan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia H Dodi Nurochmatuddin mengakui, penanganan pengentasan kemiskinan kurang terintegrasi karena tidak sedikit SKPD malah rebutan lahan pekerjaan sehingga terjadi penanganan yang tumpang tindih.

“Beberapa SKPD jalan sendiri-sendiri sesuai program yang mereka buat, padahal seharusnya sebuah program disusun atas dasar kerja kolektif supaya tepat sasaran sesuai harapan. Hal itu dapat diawali pada penanganan pembangunan di daerah-daerah yang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah. Seperti, Kecamatan Ciberueum, Cimahi, Kalimanggis, Ciawingebang, Cilebak, Karangkancana, Selajambe, Ciwaru, Maleber dan Kecamatan Hantara,” ucapnya.

(Ranto Rajagukguk)