Wah! AS Jatuhkan Sanksi ke Venezuela, Kenapa Ya?

WASHINGTON DC – Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan tengah mempersiapkan sanksi baru terhadap Venezuela. Sanksi ini disinyalir sebagai respon setelah kubu pendukung Presiden Nicolas Maduro memenangkan pemungutan suara untuk amandemen undang-undang dasar (UUD).

Sebagaimana dikutip dari The Washington Post, Selasa (1/8/2017) pejabat AS menyatakan bahwa sanksi itu kemungkinan akan dijatuhkan pada Senin waktu setempat dan akan menargetkan sektor minyak Venezuela.

BACA JUGA: Kubu Presiden Menang Voting untuk Ganti Konstitusi, Situasi di Vanezuela Makin Panas

BACA JUGA: Kisruh Politik Venezuela, Indonesia Minta WNI Siap Pulang Kampung

Sanksi itu merupakan sanksi lanjutan yang sebelumnya dijatuhkan kepada belasan pejabat senior serta mantan pejabat Venezuela pada pekan lalu. Pemerintah AS sudah memberikan peringatan adanya sanksi baru jika Maduro tetap menggelar pemungutan suara untuk membentuk sebuah Majelis Pembuat Undang-Undang

Majelis itu bertugas untuk menyusun konstitusi baru yang dipandang banyak pihak bertujuan untuk mengamankan Pemerintahan Maduro. Pada Senin 31 Juli 2017, Pemerintah Venezuela mengklaim bahwa pemungutan suara itu telah memberikan mandat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk secara dramatis merubah sistem politik.

BACA JUGA: Venezuela Memanas, AS Keluarkan Travel Warning dan Evakuasi Warganya

BACA JUGA: Pelantun 'Despacito' Marah Lagunya Digunakan Presiden Venezuela untuk Kampanye

Pemungutan suara yang memicu gelombang kekerasan dan menewaskan 10 orang itu langsung dikecam oleh Negeri Paman Sam. “Pemungutan suara yang tidak sah kemarin membenarkan bahwa Maduro adalah seorang diktator yang mengabaikan kehendak rakyat Venezuela,” ujar Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, ketika mengumumkan sanksi tersebut.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS juga memberikan suara keras terhadap pembentukan majelis tersebut. Juru Bicara Kemlu AS, Heather Nauert mengatakan,  Majelis Pembuat Undang-Undang dirancang untuk menggantikan Majelis Nasional yang dipilih secara sah serta melemahkan hak rakyat Venezuela dalam menentukan nasibnya sendiri.

(Emirald Julio)