DI AKHIR Perang Dunia II (PD II), Singapura diliputi kekacauan. Kekerasan dan penjarahan terjadi di mana-mana. Bahkan, kehadiran Inggris yang mengambil alih pemerintahan Singapura dari Jepang tidak banyak mengubah keadaan itu.
Kegagalan Inggris mempertahankan Singapura pada PD II membuat kredibilitas negara itu sebagai penguasa Singapura hancur di mata rakyat. Di tengah situasi tersebut, slogan “Merdeka” pun menggema di Negeri Singa.
Inggris sendiri tampaknya menyadari kondisi ini dan secara bertahap mulai mempersiapkan pemerintahan otonomi bagi Singapura dan Malaysia. Pada 1 April 1946, Pemukiman Selat, julukan untuk teritori Inggris di Asia Tenggara, secara resmi dibubarkan. Singapura akhirnya menjadi koloni kerajaan yang terpisah dengan dipimpin oleh seorang gubernur. Setahun kemudian, pada Juli 1947, dewan legislatif dan eksekutif Singapura yang terpisah dari kerajaan dibentuk.
Pada 1955, David Marshall, pimpinan partai berkuasa Singapura, Front Buruh, berangkat ke London untuk meminta Pemerintah Inggris menjadikan Singapura sebuah negara yang benar-benar merdeka. Setelah permintaan itu ditolak, Marshall memutuskan untuk mengundurkan diri dan digantikan oleh Lim Yew Hock.
Kebijakan Lim berhasil meyakinkan Inggris untuk memberikan kewenangan penuh bagi Singapura untuk menjalankan pemerintahannya sendiri kecuali untuk urusan pertahanan dan hubungan luar negeri. Dengan keputusan itu, meski tidak sepenuhnya merdeka, Singapura telah diakui sebagai sebuah negara yang dikepalai oleh Sir William Codrington Goode dengan gelar Yang di-Pertuan Negara.
Keputusan itu juga menjadikan pemilihan umum (pemilu) 1959 sebagai pemilu pertama yang digelar sejak Singapura menjadi negara dengan pemerintahan sendiri. Partai Aksi Rakyat (People Action Party/PAP) keluar sebagai pemenang dalam pemilu tersebut. Lee Kuan Yew tercatat menjadi perdana menteri (PM) pertama Singapura.
Meski bisa dibilang sukses memerintah Singapura, para pimpinan PAP merasa masa depan negeri Singa ada bersama Malaysia. Hubungan sejarah dan ekonomi Singapura di Malaya dirasa terlalu kuat untuk diabaikan dan melanjutkan Singapura sebagai sebuah negara yang terpisah.
Karena itulah walaupun mendapat tentangan dari sayap komunis di dalam PAP, mereka mengajukan usulan untuk melakukan merger atau penggabungan antara Malaysia dengan Singapura. Terlepas dari rasa skeptis dari partai berkuasa Malaysia, United Malay National Organisation (UMNO) gayung pun bersambut dan melalui hasil Referendum Merger 1962, pada 1963 Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia.
Sayangnya, belum lama melakukan merger telah terjadi perbedaan antara pemerintah pusat Malaysia dengan pemerintah Negara Bagian Singapura dalam berbagai isu politik dan ekonomi. Ditambah lagi sengketa komunal antara ras Melayu dan China yang melahirkan kerusuhan rasial 1964 di Singapura.
Bergabungnya Singapura juga menimbulkan rasa permusuhan dari negara tetangga, Indonesia, yang menentang merger antara kedua negara. Puncaknya, pada 10 Maret 1965 dua prajurit Korps Komando Operasi (KKO) Indonesia, Usman Bin Hj Mohd Ali dan Harun Said melakukan aksi pengeboman di Gedung MacDonald House, Orchard Road, Singapura yang menewaskan 3 orang dan melukai 33 lainnya.
Berbagai perbedaan dalam bidang ideologi, ketidaksetaraan perlakuan, hambatan dalam bidang ekonomi dan sejumlah faktor lainnya menimbulkan hubungan kedua Malaysia dan Singapura memanas dan berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Karena hal ini, pada 7 Agustus 1965, PM Malaysia, Tunku Abdul Rahman melihat tidak ada jalan lain untuk menghindari pertumpahan darah dan menyarankan parlemen untuk mendepak Singapura dari Federasi Malaysia.
Akhirnya pada 9 Agustus 1965, Parlemen Malaysia tanpa kehadiran delegasi Singapura memutuskan dengan suara bulat 126 banding 0 untuk mengesahkan undang-undang pemisahan Singapura dari Malaysia. Negeri Singa secara resmi mendapatkan kemerdekaannya sebagai Republik Singapura dengan Lee Kuan Yew sebagai PM dan Yusof bin Ishak sebagai presidennya.
Sampai hari ini, Singapura dianggap sebagai satu-satunya negara yang mendapatkan kemerdekaannya tanpa keinginan sendiri.
(Rahman Asmardika)