Meski Kecam Pelanggaran HAM atas Rohingya, Amnesti Internasional Ragukan Ketulusan Aung San Suu Kyi

NAYPYIDAW - Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi mengutuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di negara bagian Rakhine. Ia juga mengklaim bahwa pelanggar akan mendapatkan hukuman tak peduli dari kalangan apa pun. Meski begitu, Suu Kyi tidak menanggapi tuduhan pembunuhan terhadap etnis Rohingya.

Kata-katanya pun merupakan pidato pertamanya sejak serangan gerilyawan Rohingya pada 25 Agustus memicu sebuah respons militer yang telah memaksa lebih dari 410 ribu orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Banyak yang menyambut baik pidato Suu Kyi yang menunjukkan bahwa ia mengerti situasi di Rakhine State. Namun, kelompok HAM Amnesti Internasional menggambarkan pidatonya sebagai "campuran dari ketidakbenaran dan menyalahkan korban". Amnesti Internasional juga mengatakan bahwa Suu Kyi dan pemerintahnya "mengubur kepala mereka ke dalam pasir" karena mengabaikan peran tentara dalam tindakan genosida tersebut.

BACA JUGA: Angkat Bicara Soal Rohingya, Suu Kyi: Kami Juga Prihatin

"Aung San Suu Kyi hari ini menunjukkan bahwa dia dan pemerintahnya masih mengubur kepala mereka di pasir karena kengerian yang terjadi di Rakhine. Kadang-kadang, pidatonya sedikit dicampur dengan ketidakbenaran dan menyalahkan korban. Ada banyak bukti bahwa pasukan keamanan terlibat dalam kampanye pembersihan etnis. Meskipun Aung San Suu Kyi mengecam pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian Rakhine, dia masih diam mengenai peran pasukan keamanan,” jelas Direktur Amnesti Internasional untuk Regional Asia Tenggara dan Pasifik, James Gomez, dilansir dari The Independent, Selasa (19/9/2017).

"Aung San Suu Kyi mengklaim bahwa pemerintahnya 'tidak takut dengan pengawasan internasional'. Myanmar telah berulang kali mengatakan bahwa pihaknya tidak akan bekerja sama dengan Misi Pencarian Fakta yang diberi mandat oleh PBB yang didirikan pada awal tahun ini. Jika Myanmar tidak menyembunyikan sesuatu, harusnya mengizinkan penyidik PBB ke negara tersebut, termasuk Rakhine State. Pemerintah juga harus segera mengizinkan akses aktor kemanusiaan secara penuh dan tidak terbatas ke semua wilayah dan orang-orang yang membutuhkan di wilayah tersebut," tambahnya.

Sekadar diketahui, Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi akhirnya buka suara mengenai pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya. Ia mengakui bahwa dirinya paham akan dunia yang kini memerhatikan krisis di Rakhine, terutama kepada masyarakat etnis Rohingya. Sebagai anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab, Myanmar disebutnya tidak takut akan pengawasan dari dunia.

 BACA JUGA: Isu Agama Terkait Kekerasan Etnis Rohingya, Suu Kyi: Kami Tidak Ingin Myanmar Terbelah Akibat Keyakinan

“Saya sadar bahwa dunia menaruh perhatian pada situasi di Rakhine State. Sebagai anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab, Myanmar tidak takut akan pengawasan dunia internasional,” ungkap Aung San Suu Kyi dalam pidato nasional di Naypyidaw, mengutip dari The Guardian.

“Kami sangat prihatin mendengar sejumlah Muslim melarikan diri ke Bangladesh. Kami ingin mencari tahu alasan dari para warga yang melakukan eksodus ini,” tandas Aung San Suu Kyi.

(pai)

(Rifa Nadia Nurfuadah)