Dianggap Deklarasi Kemerdekaan Sepihak, Spanyol Geram dengan Presiden Catalunya

BARCELONA – Kabinet Pemerintah Spanyol dilaporkan akan melakukan pertemuan pada Rabu 11 Oktober 2017 waktu setempat terkait agenda untuk merespons keputusan Catalunya memerdekakan diri. Namun Presiden Catalunya, Carles Puidgemont, melakukan tindakan yang memicu kegeraman Spanyol.

Sebagaimana dikutip dari Reuters, Rabu (11/10/2017) pada Selasa malam, Puidgemot diketahui melakukan deklarasi kemerdekaan secara simbolik. Namun ia memutuskan untuk menundanya agar bisa membahasnya terlebih dahulu dengan Pemerintah Spanyol.

BACA JUGA: Waduh! Khawatir dengan Referendum Kemerdekaan, 10 Perusahaan Pindahkan Kantor Pusat dari Catalunya

Tentu saja deklarasi ini memicu kontroversi walau 90 persen warga Catalunya memiliki untuk memisahkan diri pada referendum yang diadakan pada 1 Oktober 2017. Spanyol juga sudah mengklaim bahwa referendum itu bersifat ilegal.

“Baik Pak Puigdemont maupun orang lain tidak dapat mengklaim, tanpa kembali membahas legalitas dan demokrasi, untuk memaksakan mediasi, dialog antarkaum demokrat yang berada dalam lingkup hukum,” tegas Wakil Perdana Menteri Spanyol, Soraya Saenz de Santamaria.

Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, juga telah berbicara dengan berbagai partai politik di Catalunya demi mencari dukungan saat pemerintah pusat memberikan respons terhadap deklarasi kemerdekaan Puigdemont. Tidak hanya memicu kekesalan Pemerintah Spanyol tapi juga warga Catalunya yang mendukung kemerdekaan itu disebut mengalami kekecewaan karena pidato Puigdemont yang dianggap ambigu.

BACA JUGA: Cegah Catalunya Merdeka, PM Spanyol Mungkin Ambil "Opsi Nuklir"

Sebenarnya langkah Puigdemont itu memiliki dampak negatif dan positif. Di sisi positif, pidatonya yang diakhiri dengan klaim menunggu dialog dengan Pemerintah Spanyol itu membuat pihak otoritas Catalunya serta Madrid tidak berkonfrontasi secara langsung.

Namun di sisi negatifnya, Perdana Menteri Spanyol bisa saja mengambil langkah keras terhadap Catalunya. Langkah itu bisa dalam bentuk penghentian otonomi dan memaksa diadakannya pemilu regional yang baru. Pemerintah Catalunya disebut siap bila Spanyol melakukan hal itu dengan cara mendorong kemerdekaan tanpa persetujuan pemerintah pusat.

(Emirald Julio)