Mendagri: Munculnya Konflik Pasca Pilkada Akibat Masyarakat Papua Tak Paham Hukum

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Papua merupakan wilayah rawan utama terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada di Papua disebut selalu diikuti dengan konflik horizontal antara pihak yang kalah dan menang.

Tjahjo menjelaskan, salah satu penyebabnya karena banyak diantara masyarakat Papua yang tidak paham hukum. Ia menyebut, kelompok masyarakat Kabupaten Intan Jaya yang berdemo dan merusak Kantor Kemendagri belum lama ini dilatarbelakangi pemahaman yang kurang akan mekanisme hukum.

"Sebenarnya pemahaman masyarakat yang harus dipulihkan, kan enggak tahu hukum. Kayak kemarin yang demo di tempat saya kan ingin membatalkan (keputusan) MK, dianggap Mendagri punya kewenangan. Itu yang harus dipahamkan," kata Tjahjo usai acara penguatan BUMD, BULD, dan BMD di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (19/10/2017).

Karenanya, ia meminta, tak hanya penyelenggara Pemilu yang turun memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai aspek hukum Pilkada, tetapi para calon kepala daerah dan tim suksesnya.

"Saya minta juga calon kepala daerah, tim sukes perlu sosialisasi khusus, apalagi dengan sistem noken, sudah harus tidak ada, mau dievaluasi," ujarnya.

Tjahjo berharap, meski Papua kembali masuk daerah yang paling diwaspadai, Pilkada 2018 yang berlangsung di tujuh kabupaten di tanah mutiara hitam itu akan berlangsung aman.

"Papua mudah-mudahan ke depan sudah mulai aman. Kemarin (Pilkada 2017) katanya Aceh paling gawat, nyatanya enggak juga, terbanyak kabupaten dan provins. DKI yang kita harapkan akan rusuh, aman juga hari H-nya," kata Tjahjo.

(Mufrod)