Imparsial: Rotasi Pergantian Panglima TNI, Bila Mengacu UU Giliran AU dan AL

JAKARTA - Dinamika pergantian panglima TNI mencuat ke publik, di mana mereka berspekulasi tentang matra yang layak untuk memimpin pucuk pimpinan angkatan bersenjata itu. Namun, bila mengacu dari Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, posisi panglima TNI sebaiknya dijabat secara bergantian dari tiap-tiap matra, yang sedang atau menjabat kepala staf angkatan.

"Itu artinya, penggantian panglima TNI saat ini sepatutnya berasal dari angkatan udara (AU) ataupun angkatan laut (AL). Rotasi pergantian panglima TNI secara bergiliran antar-angkatan itu bukan hanya penting karena menjadi mandat undang-undang tetapi juga demi membangun soliditas dan profesionalitas di dalam tubuh TNI," ujar Direktur Imparsial, Al Araf dalam siaran persnya, Sabtu (11/11/2017).

Menurut Al Araf, sudah semestinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memikirkan dan mempertimbangkan untuk segera melakukan pergantian panglima TNI dalam bulan ini atau paling lambat bulan depan. Mengingat, masa jabatan panglima TNI saat ini yang tidak lama lagi akan memasuki masa pensiun.

Penting untuk diingat bahwa proses pergantian panglima TNI nantinya membutuhkan persetujuan DPR sehingga membutuhkan waktu untuk proses pergantian itu. Karena itu, sudah semestinya presiden mempertimbangkan melakukan proses pergantian panglima TNI.

"Selain itu, demi kepentingan regenerasi di dalam tubuh TNI, maka proses pergantian panglima TNI akan berdampak pada penyegaran di dalam tubuh TNI," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo adalah perwira angkatan 1982 yang sebagian besar perwira di angkatannya baik di TNI maupun di Polri sudah pensiun. Karena itu, sudah sepatutnya Presiden Jokowi untuk segera memikirkan proses pergantian panglima TNI dalam waktu dekat ini mengingat proses pergantian itu membutuhkan waktu karena memerlukan persetujuan DPR.

Proses pergantian panglima TNI kali ini sudah sepantasnya diselaraskan dengan agenda kepentingan pemerintah untuk membangun kekuatan maritim. Untuk kepentingan itu, maka perlu penggantian panglima TNI dari angkatan udara atau angkatan laut. Karena membangun maritim security membutuhkan bangunan kekuatan yang terintegrasi antar angkatan udara dan angkatan laut dengan tidak meninggalkan kekuatan angkatan darat.

Selain itu, panglima TNI baru nanti juga perlu meningkatkan modernisasi alutsista yang diikuti dengan peningkatan kesejahteran prajurit demi terciptanya tentara yang profesional dan modern. Untuk kepentingan itu semua, maka sudah sepantasnya presiden untuk segera melakukan pergantian panglima TNI dengan mengikuti pola rotasi sesuai UU TNI.

(Arief Setyadi )