"Wajar jika Kepala UKP-PIP kecewa karena telat dijemput. Tapi panitia sudah tiga kali meminta maaf. Seharusnya sebagai pejabat negara setingkat menteri, Yudi Latif berkarakter negarawan, bukannya bersikap seperti elitis atau raja yang menolak memaafkan kesalahan rakyat. Apalagi Yudi Latif adalah Kepala UKP-PIP, memantapkan ideologi Pancasila. Pancasila mengajarkan nilai-nilai kegotongroyongan, egaliter, kemanusiaan. Tidak seperti yang ditunjukkan Yudi Latif," jelas Dodi melanjutkan.
Sekretaris Fungsi Bidang Hubungan Internasional PP GMKI, Ruben Frangky Oratmangun yang turut menjemput ke bandara menyampaikan bahwa GMKI mengundang Kepala UKP-PIP menjadi keynote speaker karena GMKI ingin menunjukkan kepada peserta terkhusus peserta internasional bahwa nilai-nilai Pancasila sangat baik dan tepat untuk diimplementasikan tidak hanya di Indonesia, namun juga dunia.
"Sayangnya niat baik GMKI ini tidak dipedulikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kepala UKP-PIP. Kepala UKP-PIP yang bertugas memantapkan ideologi Pancasila justru tidak Pancasilais. Yudi Latif lebih peduli pada dirinya, padahal kedatangannya dan rombongan ke Ambon menggunakan fasilitas negara. 500-an peserta dibiarkan terlantar, padahal Yudi Latif sudah berada di kota yang sama, dan datang ke Ambon untuk menghadiri agenda IID ini," ujar Ruben.
"Pejabat negara seharusnya merakyat, melayani, tidak elitis dan hanya ingin dilayani. Presiden harus mempertimbangkan ulang posisi Kepala UKP-PIP ini. Sangat berbahaya jika yang memimpin pemantapan ideologi Pancasila hanya menguasai wacana dan jago berbicara saja, namun tidak mampu menerapkannya saat berinteraksi dengan rakyat," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum GMKI, Sahat Sinurat menjelaskan bahwa pihaknya menyayangkan tak hadirnya Yudi Latif untuk menjadi keynote speaker dalam IID. Namun, pihaknya berusaha menjaga tali silaturahmi dengan UKP-PIP, karena memiliki satu tujuan dan visi yang sama.