TOP NEWS: Indeks Kerawanan Pilkada 2018 Hingga Tiga Provinsi Paling Rawan Terjadi Gesekan

JAKARTA - Baru-baru ini tepatnya, Selasa, 28 November 2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Hotel Sahid Jaya.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan bahwa IKP 2018 yang diluncurkan saat ini merupakan salah satu produk hasil penelitian Bawaslu terhadap pelaksanaan pemilihan umum, legislatif, pilpres dan kepala daerah.

Nantinya, kata dia, IKP ini juga akan menjadi upaya pemetaan dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan dalam pilkada serentak.

“IKP 2018 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan pelaksaan Pilkada Serentak 2018,” kata Abhan dalam sambutannya di Hotel Sahid Jaya, Jakarta.

Ia mengungkapkan pada tahun 2018, terdapt 171 daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak, Abhan menjelaskan bahwa nantinya Bawaslu dalam menyusun IKP 2018 ini menggunakan tiga aspek utama yang dijadikan sebagai alat ukur guna menjadikan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi.

"Dari tiga aspek tersebut IKP dirumuskan ke dalam 10 variabel dan 30 indiktator guna mengukur indeks agar lebih mudah diidentifikasi,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Sosialisasi Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa tiga provinsi yang dikategorikan tinggi nilai kerawanannya ialah Papua, Kalimantan Barat dan Maluku.

“Provinsi Papua berdasarkan skor memiliki indeks 3,41. Skor indeks untuk Provinsi Maluku ialah 3,25; Sementara skor indeks Kalimantan Barat 3,04. Skor ini mencakup tiga dimensi yaitu penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi,” kata Afif.

Afif menjelaskan, kerawanan tinggi pada Pemilihan Gubernur Papua ditentukan oleh dimensi partisipasi. Di mana hal itu disebabkan partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih yang minim. Lalu kerawanan tinggi Pilgub Maluku ditentukan dimensi penyelenggaraan, terutama berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara. Sementera penyebab kerawanan di Pilgub Kalbar berada dimensi kontestasi.

“Kerawanan tinggi pada Pilgub Kalimantan Barat ada pada dimensi kontestasi, di antaranya disebabkan oleh maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi,” paparnya.

Di Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu mengajak pelajar terlibat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 yang tahapannya sudah dimulai sejak Oktober 2017.

Ketua Bawaslu Bengkulu Parsadaan Harahap menyebutkan, pihaknya telah menggelar sosialisasi pilkada pada segmen pelajar yang terlibat aktif dalam kegiatan pramuka.

"Namanya remaja, mereka memiliki semangat yang kuat, jauh dari kepentingan kelompok, dan mereka memiliki waktu lebih luang jika dibandingkan orang dewasa yang terikat dengan pekerjaan," kata dia.

Provinsi Bengkulu sendiri juga akan ikut menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018. Satu daerah yang menyelenggarakan yakni di Kota Bengkulu.

"Kita sudah merekrut tenaga panwaslu kota, sekarang sudah berubah nama menjadi panwaslih, dan panwaslih akan merekrut di tingkat kecamatan dan kelurahan," ujarnya.

(fin)

(Amril Amarullah (Okezone))