Raja Arab Saudi Sampaikan Dukungannya terhadap Palestina Terkait Yerusalem

RIYADH - Keputusan Amerika Serikat (AS) terkait Yerusalem sebagai ibu kota Israel menimbulkan kekecewaan dan penolakan dari berbagai negara. Bahkan negara sekutu AS, Arab Saudi, sangat menyayangkan sikap sepihak yang dilakukan oleh AS.

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al Saud menegaskan bahwa keteguhan negaranya terhadap hak-hak warga Palestina untuk memiliki Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Hal tersebut dilaporkan oleh kantor berita Saudi Press Agency.

BACA JUGA: Majelis Umum PBB Akan Gelar Sesi Khusus Darurat Terkait Yerusalem

Dilansir dari Xinhua, Kamis (21/12/2017), Raja Salman menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Kedua pemimpin tersebut meninjau kembali isu-isu regional, di mana Raja Salman juga menekankan hak-hak orang-orang Palestina untuk memiliki negara yang merdeka.

Pada awal Desember, Arab Saudi menyatakan kekecewannya terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke kota suci tiga agama tersebut. Pihak Arab Saudi juga mengingatkan bahwa keputusan arogan tersebut akan menimbulkan konsekuensi serius.

BACA JUGA: AS Ancam Catat Nama Anggota PBB Pendukung Resolusi Yerusalem

Arab Saudi juga memperingatkan bahwa langkah tersebut merupakan contoh regresi drastis dalam upaya untuk memindahkan proses perdamaian dan merupakan pergeseran dari posisi historis AS yang tidak memihak sehubungan dengan masalah Yerusalem, yang selanjutnya akan mempersulit konflik Palestina-Israel.

AS bahkan memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai status Yerusalem. Duta Besar Mesir untuk PBB yang juga sebagai pengusung rancangan resolusi tersebut, Amr Abdellatif Aboulatta, menjelaskan rancangan resolusi itu berusaha menjamin setiap upaya untuk mengubah karakteristik atau komposisi demografik Kota Tua Yerusalem tidak berdampak dan batal serta tidak sah dan harus dicabut.

BACA JUGA: Arab Saudi Sulit Jadi Mediator Konflik Israel-Palestina

Sebelumnya, 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB memberi suara yang mendukung teks rancangan Mesir itu. Tapi, karena AS adalah salah satu anggota tetap Dewan Keamanan dan memiliki hak veto, maka rancangan resolusi tersebut gagal disahkan.

Akibat veto AS, Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara tersebut akan mengadakan sebuah sesi khusus darurat langka pada Kamis 21 Desember atas permintaan negara-negara Arab dan Muslim.

(pai)

(Rifa Nadia Nurfuadah)