Koalisi Gerindra dengan PKS & PAN Mengarah Positif di Pilgub Jabar

BANDUNG - Partai Gerindra terus bergerak untuk menatap Pilgub Jawa Barat 2018. Kans untuk berkoalisi dengan PKS dan PAN pun menunjukkan progres positif.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi mengatakan untuk urusan koalisi, itu jadi ranah DPP. Tapi, ia sudah mendapat informasi terbaru soal perkembangan kemungkinan berkoalisi dengan PKS dan PAN.

"Terkait Pilgub Jawa Barat, koalisi yang dibangun itu melalui DPP. Saya sudah dapat informasi progres bahwa komunikasi (Gerindra dengan PKS dan PAN) berjalan intens dan mengarah ke positif," kata Mulyadi saat dihubungi Okezone, Kamis (21/12/2017).

(Baca Juga: Golkar Resmi Cabut Dukungan ke Ridwan Kamil di Pilgub Jabar)

Gerindra sendiri akan mengusung Mayjen TNI (Purn) Sudrajat sebagai cagub. Untuk posisi cawagub, nanti akan diserahkan pada keputusan bersama. "Posisi cawagub kita serahkan sepenuhnya kepada partai koalisi," ucap Mulyadi.

Urusan koalisi memang ada di ranah DPP, namun Gerindra Jawa Barat, termasuk Sudrajat sudah melakukan berbagai langkah terkait upaya pemenangan pilgub. "Kita membangun komunikasi dengan berbagai stakeholder Jawa Barat, banyak komunitas kita datangi, beliau (Sudrajat) juga memperkuat konsolidasi partai," ungkapnya.

Selain itu, para kader Gerindra di berbagai daerah di Jawa Barat juga melakukan sejumlah langkah. Mereka melakukan sosialisasi pengusungan Sudrajat sebagai cagub ke masyarakat. Alat peraga sosialisasi juga dipasang pengurus Gerindra dan para anggota legislatif.

"Kita sudah instruksikan untuk dipasang (alat peraga sosialisasi). Saya pikir sudah banyak," ujar Mulyadi.

Seperti diketahui, PKS dan PAN sebenarnya selama ini dekat dengan Demokrat. Ketiga partai sepakat mengusung Deddy Mizwar sebagai cagub. Untuk cagub, Demokrat dan PAN sepakat mengusung Ahmad Syaikhu, sedangkan PAN belum menyatakan sikapnya secara resmi.

Tapi, Gerindra tetap melakukan pendekatan karena berbagai kemungkinan masih bisa terjadi. Prinsipnya, kata Mulyadi, Gerindra memandang selama belum terdaftar secara resmi di KPU, maka komposisi cagub-cawagub masih sangat memungkinkan berubah, termasuk formasi koalisi.

(Angkasa Yudhistira)