Eks KSAU Tak Beri Keterangan soal Heli AW-101 karena di Bawah Sumpah Pajurit

"Dan kami akan kordinasi lebih lanjut dengan POM TNI memang dalam penanganan ini ada dua wilayah hukum yang dicermati pertama sesuai UU korupsi kedua aturan hukum militer yang harus dikordinasikan lebih lanjut," papar Febri.

 (Baca juga: Dugaan Korupsi Helikopter AW-101, Panglima TNI: Usut Tuntas Kasus Itu!)

Oleh karena itu, Febri menyatakan lembaga antirasuah akan berkordinasi mengenai sejauh mana pengaturan aspek kerahasiaan dalam konteks penanganan perkara ini. Sejauh ini, Febri menegaskan KPK dan TNI memiliki komunikasi yang baik dalam mencegah ataupun memberantas praktik korupsi.

Apalagi, kata Febri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sangat memiliki komitmen yang tinggi dalam penuntasan kasus ini dan pencegahan korupsi.

"konteks penegakkan hukum atau tidak atau seperti ini, ini salah satu point yang kami koordinasi lebih lanjut dengan POM TNI," tutup Febri.

(Ulung Tranggana)