Golkar: Tugas Pj Gubernur Bukan Menjaga Keamanan!

 

JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mempertimbangkan kembali usulan penunjukkan dua perwira tinggi (Pati) Polri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Sebaiknya dipertimbangkan agar kepolisian dapat menjaga netralitas dalam Pilkada," ujar Ace saat dihubungi, Jumat (26/1/2018).

Anggota Komisi II DPR RI itu meminta Mendagri untuk menjaga sensitivitas publik yang mempertanyakan netralitas kepolisian, termasuk TNI dalam perhelatan pesta demokrasi seperti Pilkada dan Pemilu.

"Bukan hanya regulasi atau aturan perundang-undangan yang menjadi alasan dalam menunjuk Plt Gubernur, namun juga sensitivitas publik terhadap persoalan yang disorot publik yaitu netralitas kepolisian," jelas Ace.

 (Baca juga: DPR: Rencana Penunjukan Jenderal Polri Jadi Pj Gubernur Kurangi Nilai Demokrasi)

Terkait alasan Mendagri untuk menjaga kerawanan keamanan saat Pilkada di Jawa Barat dan Sumatera Utara, Ace mengaku tak setuju. Menurut Ace seharusnya masalah keamanan diserahkan sepenuhnya kepada kapolda yang memang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjaga keamanan.

"Tugas Penjabat Gubernur itu bukan menjaga keamanan tapi menjalankan tugas-tugas Pemerintahan terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu dua hal yang berbeda," jelasnya.

 (Baca juga: DPR Cium "Ada Udang di Balik Batu" soal Usulan 2 Jenderal Aktif Jadi Pj Gubernur)

Ace pun kembali tegas untuk meminta Mendagri membatalkan usulan tersebut demi menjaga netralitas Polri.

"Jangan menyeret kembali institusi negara yang seharusnya netral untuk kepentingan politik pilkada," tukasnya.

(Awaludin)