Soal Pj Gubernur, Fahri Sebut Mendagri Tak Lindungi Netralitas Polri

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah turut mengkritisi usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk menempatkan dua perwira tinggi Polri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Fahri menilai usulan Mendagri itu justru malah tak melindungi TNI-Polri dari tudingan tidak netral dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan juga Pemilu.

"Kita harus melindungi TNI dan Polri dari tuduhan bersikap tidak normal atau bertindak tidak normal. Jadi, ini harus dilindungi. Jangan lupa dalam transisi kita ini, kita sudah melindungi Polri dan TNI, dari tuduhan tidak netral. Terutama dalam pemilu," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2018).

Padahal, lanjut Fahri, sejak era reformasi hingga saat ini, TNI dan Polri terus diupayakan untuk menjaga netralitasnya dalam proses demokrasi. (Baca Juga: Polisi Jadi Pj Gubernur Berpotensi Ganggu Lahirnya Demokrasi Bersih)

Sehingga Fahri pun ingin adanya kepastian bahwa penunjukkan pati Polri maupun TNI menjadi Pj Gubernur bukan dari dua institusi tersebut, melainkan harus berasal dari presiden sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan.

"Sebab, kalau tidak nanti dianggap memang ini ada pengeroyokan gitu loh, menjelang pemilu, pilkada mau dimenangkan dan seterusnya," papar Fahri.

Fahri khawatir penunjukkan ini bahwa langkah ini merupakan bagian dari konsolidasi politik yang dilakukan pemerintah saat ini untuk memenangkan calon tertentu di pilkada.

"Sekarang kan Pak Jokowi dicurigai, jadi ini muaranya itu konsolidasi Pak Jokowi. Orang curiga itu. Kita sulit membiarkan Pak Jokowi melakukan konsolidasi tapi caranya adalah melanggar baik aturan atau apa yang dia sudah commit dari awal," tuturnya.

(Baca Juga: Golkar: Tugas Pj Gubernur Bukan Menjaga Keamanan)

Fahri juga mempertanyakan apakah tidak ada pejabat non-TNI-Polri yang memiliki kompetensi untuk menjadi Pj Gubernur Jabar dan Sumut. Ia bahkan menyarankan untuk menunjuk Eselon I dari kementerian lain bila tak ada lagi Eselon I di Kemendagri untuk menjadi Pj Gubernur.

"Kalau ada pejabat yang non-TNI-Polri, ya ditunjuk pejabat non-TNI-Polri lah. Masa sih enggak ada sipil yang jago dan yang bisa. Saya kan bisa juga kelihatan lebih tegas dari polisi dan tentara kan?" ujar Fahri. 

"Masa di antara jutaan birokrat, enggak ada yang kelihatan punya kemampuan untuk mengendalikan dan mengomando daerah. Ambil saja dari kementerian, pejabat Eselon I yang kira-kira memiliki kemampuan manajerial yang bagus," tandasnya.

Sebelumnya Mendari mengusulkan dua perwira tinggi Polri itu yakni Irjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat dan Irjen Martuani Sormin diusulkan sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara.

(Arief Setyadi )