Pj Gubernur Masih Tahap Penggodokan

Direktur IMPARSIAL Al Araf mendesak Presiden Jokowi memerintahkan Mendagri mengevaluasi ulang usulan plt gubernur dari kalangan polri aktif. Menurutnya semua pihak harus memastikan terjaganya netralitas TNI dan Polri dalam Pilkada. "Hal ini merupakan suatu keharusan dan sekaligus juga menjadi salah satu elemen dan kunci penting berlangsungnya politik elektoral kita agar demokratis, aman dan damai," ujarnya.

Dia mengatakan semua pihak, khususnya pemerintah dan elit politik, jangan sekali-kali memberikan ruang bagi terjadinya politisasi institusi keamanan (TNI/Polri) untuk kepentingan pemenangan elektoral. Politisasi dan penggunaan instrumen kelembagaan dan sum berdaya mereka bukan hanya akan merusak profesionalisme aktor keamanan, akan tetapi juga mengancam Pilkada itu sendiri.

Lebih jauh, Al Araf mengatakan penunjukan perwira tinggi Polri sebagai plt gubernur berpotensi memicu kekisruhan politik, karena menempatkan institusi kepolisian akan dicurigai sebagai instrumen pemenangan kandidat tertentu. Dinamika ini akan mendorong kondisi keamanan selama gelaran Pilkada 2018 berjalan tidak kondusif.

(Angkasa Yudhistira)