Pimpinan DPR Nilai Ada Kebocoran Dana Otonomi Khusus Papua

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai ada kebocoran dana otonomi khusus Papua, menyusul adanya kasus wabah campak dan gizi buruk yang melanda Kabupaten Asmat, Papua.

Taufik memaparkan, ratusan triliun rupiah sudah digelontorkan pemerintah ke Papua. Namun ia melihat realisasi tidak tepat sasaran, terutama dalam menyejahterakan masyarakat.

"Jadi menuju ke tingkat kemakmurannya belum signifikan. Ini di mana kebocorannya. Ini yang perlu kita evaluasi," ujar Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).

Menurut Taufik, dana otonomi khusus di Papua yang sudah digelontorkan ratusan triliun rupiah itu harusnya sebanding dengan peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di sana.

"Sudah ratusan triliun dikucurkan, tapi di sana ternyata masih terbelakang dan tertinggal dengan daerah lain," jelasnya.

BACA: Puluhan Anak Penderita Gizi Buruk di Kabupaten Asmat Masih Dirawat

BACA: Jokowi soal Gizi Buruk: Jangan Bayangkan Asmat Kayak di Jawa, Ini Hutan Belantara

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta adanya pola transparansi dan akuntabilitas anggaran yang jelas untuk mengevaluasi dana otsus untuk Papua.

"Artinya untuk apa saja yang ratusan triliun (rupiah) itu. Akuntabilitas tentunya harus bisa dipertanggung jawabkan," ujar Taufik.

Taufik mempersilakan KPK, polisi maupun Kejaksaan untuk bisa memproses hukum apabila ada penyalahgunaan anggaran dana otsus.

"Kalau ada penyimpangan dan hal-hal yang perlu diluruskan, diluruskan secara objektif seperti hal lain," tuturnya.

Dalam APBN 2018, pemerintah mengalokasikan dana otonomi khusus Papua mencapai Rp8 triliun. Adapun dana otsus untuk Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat sebesar Rp2,4 triliun. Namun, berbagai pihak mempertanyakan penggunaan dana tersebut pasca terjadinya wabah campak dan gizi buruk yang melanda kawasan Asmat.

Selain Papua, dua daerah yang menerima dana otsus yakni Aceh dan Yogyakarta. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, dana Otsussebaiknya dievaluasi.

"Semuanya (dievaluasi). Dana otsus diperuntukkan untuk daerah seperti Aceh, Yogya, Papua. Tiga daerah. (Sebaiknya) digunakan untuk kepentingan masyarakat umum lebih luas lagi khususnya di bidang pendidikan, kesehatan," kata JK baru-baru ini.

Politikus senior Golkar itu menuturkan, evaluasi dana otsus penting dilakukan. Tujuannya ialah untuk memastikan dana tersebut tersalurkan dengan benar dan baik kepada masyarakat dalam rangka mengurangi ketimpangan.

(Rachmat Fahzry)