Soal Konsep Relokasi Bidara Cina, Gubernur DKI Ogah Beberkan ke Media

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menolak membeberkan ke media soal Konsep relokasi warga Kampung Bidara Cina, Jakarta Timur. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang diterima masyarakat.

"Saya tidak akan berkomunikasi dengan warga lewat media, kenapa? Saya ingin hormati warga, saya mau warga mendengar rencana dari kami langusng bukan dari media," kata Anies di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2018).

Menurutnya, bila dirinya menyampaikan konsep tersebut ke insan media, nanti dikhawatirkan bakal menimbulkan perdebatan. Sebab, kini banyak informasi yang dibelok-belokkan sehingga masyarakat melihatnya menjadi bingung.

"Sehingga nanti warga tidak simpang siur, baca dari A baca dari B, dan kita sudah sampaikan dan bicarakan sampai semua konklusif baru kita sampaikan pada warga," imbuhnya.

 (Baca juga: Penataan Kampung Kumuh, Anies: Tak Akan Ada Penggusuran)

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku sudah menjalin komunikasi dengan warga di sana. Sebab, kata dia, mengajak warga berdialog lebih efektif ketimbang lewat media.

Anies mengaku bakal membeberkan secara rinci ketika pembahasan yang dilakukan sudah selesai. Namun sayangnya ia tak menjelaskan detail waktu kapan selesainya pembicaraan tersebut.

"Untuk kebaikan bersama tuntaskan semua pembicaraan hingga selesai baru nanti, sehingga tidak ada kesimpang siuran," pungkasnya.

 (Baca juga: Jakarta Banjir, 943 Warga Bidaracina dan Kampung Melayu Mengungsi)

Sebelumnya, pengerjaan sodetan Ciliwung terhambat gugatan warga. Warga Bidaracina mengajukan gugatan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terkait penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah dari ketentuan sebelumnya tanpa pemberitahuan kepada warga.

Dalam pembacaan putusan di PTUN Jakarta, Senin 25 April 2016, majelis hakim memenangkan warga Bidaracina karena menganggap SK Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, terkait penetapan lokasi untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke KBT telah melanggar asas-asas pemerintahan.

(Awaludin)