PUPR Tuntaskan Proyek Prioritas Sulawesi di 2019

PEMERINTAH saat ini terus menggenjot pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menunjang kemudahan aksesibiltas transportasi. Pasalnya, tahun 2019 merupakan tahun terakhir Kabinet Kerja dan merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Prof. Anita Firmanti menegaskan instansi akan menuntaskan beberapa proyek prioritas yang sedang dikerjakan di Sulawesi pada 2019.

Saat ini Kementerian PUPR tengah menyelesaikan beberapa proyek prioritas tahun 2019 di tiga pulau besar yaitu Sulawei, Maluku dan Papua. Ditargetkan tahun 2019 beberapa proyek akan diselesaikan seperti pembangunan Jembatan Teluk Kendari. Jembatan Teluk Kendari dibangun untuk mendukung jaringan jalan nasional dengan menghubungkan Jalan Lingkar Kendari pada Kota Lama dan Poasia. Dengan terhubungnya jalan lingkar ini diharapkan pembangunan di Kota Kendari semakin meningkat. Jembatan Teluk Kendari juga direncanakan mendukung pengembangan pelabuhan Bungkutoko dan Kendari Newport.

“Banyak pembangunan infrastruktur yang kita selesaikan. Sesuai Nawa Cita, yakni membangun dari pinggiran, maka daerah-daerah Indonesia bagian timur jadi perhatian kita, termasuk juga kawasan perbatasan,” ujar Anita saat membuka Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) di Kendari, belum lama ini.

Kementerian PUPR juga akan menyelesaikan bendungan Karalloe di Sulawesi Selatan, Jalan Tol Manado – Bitung, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar).

Kemudian bendungan yang telah selesai tahun 2018 ini adalah bendungan Passeloreng, di Sulawesi Selatan. Sementara pembangunan bendugan yang akan dimulai di 2019 yakni bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, Anita menyampaikan pesan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono bahwa tidak ada proyek multiyears yang diprogramkan untuk tahun 2019 kecuali bendungan.

“Pembangunan infrastruktur harus diselesaikan tepat waktu dan tidak ada yang mangkrak (terbengkalai,red),” tegas Anita.

Dikatakannya juga bahwa Kementerian PUPR selalu mendukung apa yang dilakukan pemerintah, khususnya penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, di Provinsi Papua.

Menurutnya beberapa program infrastruktur PUPR untuk mendukung sektor kesehatan di daerah tersebut yakni pembukaan lahan irigasi

(irigasi, embung dan long storage), peningkatan aksesjalan, penyediaan rumah layak huni (rumah swadaya dan rumah khusus). Kemudian juga ada program penyediaan sarana dan prasarana air bersih (termasuk sumur bor) dan sanitasi.

Selain itu menurut Anita, Kementerian PUPR juga mendukung penanganan stunting atau penyandang keterbatasan khusus di 10 Kabupaten/100 Desa Prioritas. Kesepuluh Kabupaten tersebut yakni Kabupaten Rokan Ulu, Lampung Tengah, Cianjur, Brebes, Pemalang, Lombok Tengah, Ketapang, gorontalo, Maluku Tengah, dan Lanny Jaya.

 

Tiga Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Lana Winayanti menambahkan, ada beberapa isu strategis terkait pembangunan infrastruktur di tiga pulau tersebut di 2019, yakni Sulawesi, Maluku dan Papua. Isu strategis si Maluku, seperti dukungan penyediaan air minum, sanitasi, drainase, dan penanganan kumuh untuk kota baru Sofifi, serta Penyediaan air baku, dan pengendalian daya rusak air untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Morotai.

Selanjutnya, isu strategis 2019 di Wilayah Sulawesi seperti dukungan air baku, pengaman pantai dan infrastruktur permukiman untuk pulau-pulau kecil terluar dan pengembangan jalan nasional Palu – Parigi.

Untuk Pulau Papua, menurut Lana beberapa isu strategis tahun depan yakni penyelesaian pembangunan jalan Trans Papua dan dukungan pembangunan rumah khusus untuk nelayan dan perbatasan. “Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementeria PUPR selalu berbasis pengembangan wilayah, termasuk yang kita lakukan di Sulawesi, Maluku, dan Papua,” tutur Lana.

Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Andi Pili berharap dengan adanya kegiatan ini Kementerian PUPR dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan pesisir dan pantai di Sulawesi Tenggara, khususnya di kawasan wisata Wakatobi.

“Hal ini penting karena barang dan jasa menjadi mahal karena persoalan infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Mudah-mudahan kawasan pesisir dan pantai di Sulawesi Tenggara menjadi salah satu prioritas Kementerian PUPR ,” pungkasnya.