JAKARTA - Dua elite PDI Perjuangan, Puan Maharani dan Pramono Anung disebut Setya Novanto kecipratan duit haram proyek pengadaan KTP Elektronik sebesar USD500 ribu.
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan penyebutan nama dalam persidangan kasus tipikor merupakan bukti yang penting dalam rangka pengusutan.
Namun, ia melihat penyebutan nama itu belum cukup membuktikan bahwa seseorang atau sekelompok orang terlibat atau telah terjadi sebuah tindak pidana.
"KPK tentu memerlukan bukti matang yang tidak sekedar berasal dari penyebutan di persidangan. Sekarang yang penting jika KPK punya bukti yang cukup maka memetapkan nama-nama tersebut jadi tersangka adalah kewajiban KPK," Ujar Feri kepada Okezone, Jumat (23/3/2018).