Jubir Kepresidenan Filipina: Kelompok HAM Diperalat Bandar Narkoba

MANILA – Juru bicara (jubir) Kepresidenan Filipina, Harry Roque mengatakan, sejumlah kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) mungkin saja sudah menjadi alat para bandar narkoba untuk menjelekkan nama Presiden Rodrigo Duterte. Ia yakin para bandar narkoba itu semakin gerah karena pendapatannya menurun drastis sejak mantan Wali Kota Davao City itu naik jabatan pada Juni 2016.

Roque tanpa ragu menyebut para bandar narkoba itu mengalami kerugian finansial cukup besar sejak perang terhadap barang haram itu diluncurkan 20 bulan lalu. Ia yakin sindikat narkoba sedang berupaya menggoyang pemerintahan yang sah di Filipina.

“Kami tidak mengabaikan kemungkinan bahwa beberapa kelompok HAM secara tidak sadar telah menjadi alat dari bandar narkoba untuk menghalangi langkah-langkah yang dibuat pemerintah,” ujar Harry Roque dalam pernyataan resmi, mengutip dari Reuters, Senin (26/3/2018).

BACA JUGA: Filipina Akan Keluar dari Keanggotaan Mahkamah Kriminal Internasional

Mantan pengacara itu menambahkan, serangan terhadap Presiden Rodrigo Duterte terkait perang narkoba sangat kejam dan tidak pernah berhenti. Harry Roque tidak menyebut secara spesifik kelompok pembela HAM yang dimaksudnya sebagai alat untuk menggoyang pemerintahan.

Akan tetapi, Direktur Asia Kelompok Human Rights Watch (HRW), Brad Adams, langsung mengecam pernyataan tersebut. Ia menyebut pernyataan juru bicara kepresidenan tersebut sangat membahayakan dan memalukan.

“Apakah mereka berusaha membentuk skuat kematian dengan menargetkan aktivis-aktivis HAM? (Menteri Luar Negeri Filipina) Cayetano dan Roque tidak memberikan bukti sama sekali. Mereka seharusnya segera menarik ucapan tersebut,” kata Brad Adams.

Menteri Luar Negeri Filipina, Alan Peter Cayetano, pekan lalu membela keputusan negaranya untuk memerangi narkoba dengan berbagai cara di hadapan Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Ia juga menyebut bahwa serangan-serangan terhadap Presiden Duterte tidak pernah berhenti.

Penasihat Hukum Kepresidenan Filipina, Salvador Panelo, membela pernyataan kedua rekannya itu. Panelo mengatakan, permintaan HRW agar Cayetano dan Roque menarik pernyataannya itu salah alamat.

BACA JUGA: Keluarnya Filipina Awal dari Kejatuhan Mahkamah Kriminal Internasional

Sebagaimana diberitakan, lebih dari 4.200 orang tewas dalam perang narkoba ala Duterte sejak Juni 2016. Negara-negara Barat dan sejumlah lembaga mendesak agar Duterte segera diadili atas dugaan kejahatan kemanusiaan. Pria berjuluk Rody itu lantas mengancam akan menarik mundur Filipina dari Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) sekaligus menuduh lembaga itu sebagai alat opresi.

(Wikanto Arungbudoyo)