Filipina Akan Keluar dari Keanggotaan Mahkamah Kriminal Internasional

MANILA – Presiden Rodrigo Roa Duterte akan menarik mundur Filipina dari Statuta Roma mengenai Mahkamah Kriminal Internasional (ICC). Mantan Wali Kota Davao City itu beralasan tidak mau terus diserang oleh pejabat-pejabat PBB serta adanya pelanggaran dalam proses hukum di ICC.

Mahkamah yang berbasis di Den Haag, Belanda, itu pada 8 Februari mulai melakukan pemeriksaan awal atas gugatan yang diajukan seorang pengacara dari Filipina terkait kejahanan kemanusiaan dalam perang narkoba ala Duterte yang telah menewaskan sekira 4.000 orang.

Melansir dari Reuters, Rabu (14/3/2018), juru bicara Kepresidenan Filipina, Harry Roque, mengonfirmasi bahwa Manila akan keluar dari ICC sesuai dalam dokumen pernyataan setebal 15 halaman. Dokumen itu pertama kali menyebar pada Selasa 13 Maret di Filipina.

Dokumen itu belum ditandatangani oleh Presiden Rodrigo Duterte. Namun, Penasihat Hukum Kepresidenan, Salvador Panelo, sudah mengonfirmasi bahwa dokumen itu asli.

Dalam dokumen itu, Duterte mengungkapkan bahwa keluarnya Filipina dari Statuta Roma karena serangan tidak berdasar dan kejam yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada dirinya serta pemerintahannya oleh pejabat PBB. Ia juga mengatakan bahwa upaya ICC adalah pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah.