PPP: Penentuan Cawapres Jokowi Harus Melalui Musyawarah

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai wajar bila setiap partai politik yang akan mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mengajukan sosok yang pantas menjadi calon wakil presiden (cawapres). PPP kata Arsul menghormati beberapa partai pendukung Jokowi yang mengajukan pendamping di Pilpres 2019.

"Ada elemen-elemen internal partai yang mendorong-mendorong ketua umumnya untuk menjadi cawapres. Itu wajar dan itu harus dihormati tetapi sikap resminya kan tidak seperti itu," ujar Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018).

 (Baca: PAN Tak Tutup Peluang Dukung Jokowi di Pilpres 2019)

Namun, bagi PPP lanjut Arsul penentuan kriteria cawapres Jokowi haruslah duduk bersama dengan cara musyawarah. Dengan cara demikian, PPP meyakini sosok yang pas akan didapatkan untuk berpasangan dengan Jokowi melanjutkan kepemimpinan nasional di periode kedua.

"Permusyawaratannya kan kita bicara dulu kriteria kita duduk bareng dulu dan tentu kita juga harus mendengarkan dari Pak Jokowinya," jelas Arsul.

Lima partai di parlemen yakni PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, dan PPP diketahui sudah menyatakan dukungannya kepada Jokowi untuk maju kembali sebagai capres di Pilpres 2019. Bahkan ada pula yang sudah mengajukan sosok cawapres bagi Jokowi.

 (Baca juga: PDIP Umumkan Cawapres Jokowi Usai Pilkada Serentak)

PPP sendiri, menurut Arsul tak menutup kemungkinan juga akan mengajukan cawapres untuk Jokowi. Meski belum resmi deklarasi cawapres untuk Jokowi, PPP sudah lama mendorong ketua umumnya Romahurmuziy sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019.

"PPP tidak menutup kemungkinan akan mendorong tapi sampai sekarang kita belum memutuskan itu. Kalau saya katakan tidak mendorog, tapi nanti mendorong nanti dibilang tidak konsisten," pungkasnya.

 

(Ulung Tranggana)