JAKARTA - Pembangunan Waduk Rorotan Cakung, Jakarta Timur sempat menjadi polemik lantaran tanah di sana menjadi dipersoalkan dan menjadi sengketa. Namun, seiringnya waktu Mahkamah Agung (MA) memutuskan lahan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Yani mengatakan, sudah tiga tahun pembangunan itu dibiarkan terbengkalai oleh Pemprov DKI Jakarta. Padahal, MA sudah menguatkan putusan bahwa lahan seluas 25 hektare yang digunakan untuk membangun Waduk Rorotan Cakung adalah milik Pemprov DKI.
“Sebelumnya, memang Komisi A merekomendasikan untuk menghentikan sementara pembangunan. Setelah adanya warga yang mengklaim atas lahan itu. Tapi setelah adanya putusan MA seharusnya pembangunan waduk bisa dilanjutkan,” kata Willi di DPRD DKI, Selasa (3/4/2018).
Ia berharap, pemerintah daerah segera menyelesaikan pembangunan tersebut. Sebab, pihaknya meyakini itu dapat menuntaskan persoalan banjir di Cakung.
(Baca Juga: Proyek Waduk Rawa Rorotan Mangkrak, DPRD DKI Akan Bentuk Tim Kecil)
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Teguh Hendrawan mengakui kalau pengerjaan Waduk Rorotan belum selesai seutuhnya. Kata dia, pembangunan itu masih mencapi 85 persen.
Ia menjelaskan, lahan yang digunakan untuk pembangunan waduk merupakan kewajiban pengembang dua perusahaan swasta. Namun, dari total kewajiban 25 hektare baru terpenuhi seluas 20 hektare.
“Sisanya masih dalam proses,” kata Teguh.
Saat ini, lanjut dia, belum bisa melanjutkan pembangimunan waduk tersebut karena masih menunggu proses penyelesaian administrasi Badan Aset DKI. Tak hanya itu, belum dilanjutkannya pembangunan, ia mengaku lantaran di atas lahan masih terpasang plang milik Polda Metro Jaya yang bertulisan ‘Dalam Pengawasan.’
“Kami saat ini menunggu penyelesaian administrasi atas tanah itu,” ujarnya.
Terpisah, anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan(TGUPP), Naufal Firman Yusak mengatakan, akan segera melaporkan mangkraknya pembangunan Waduk Rorotan Cakung tersebut ke Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
“Segera saya lapor ke gubernur. Karena penanganan banjir ini menjadi salah satu prioritas kami,” tandasnya.
(Arief Setyadi )