Menhub: Bandara Kertajati Jadi Embarkasi Haji Antara

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) tentang antisipasi Bandara Kertajati sebagai embarkasi haji 2018.

Tampak terlihat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengikuti rapat tersebut. Rapat berlangsung tertutup dan berlangsung sekira satu jam.

Usai rapat, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, bahwa Bandara Kertajati yang berletak di Majalengka, Jawa Barat, akan dijadikan embarkasi antara, menyusul daya dukung landasan pacu yang belum mengakomodir pesawat berbadan lebar.

Format bandara embarkasi haji antara, yakni penerbangan akan dilakukan dari Kertajati ke Soekarno-Hatta. Lalu, dari Soekarno baru diterbangkan ke Arab Saudi.

"Sekarang ini kan Bandara Kertajati akan digunakan sebagai embakasi antara dan menggunakan pesawat yang lebih kecil dari 777," ujar Budi Karya di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018).

 

Budi Karya menjelaskan, secara fisik bandara Kertajati sudah siap untuk melayani jamaah haji. Namun, masih ada beberapa hal yang belum dibahas bersama Kementerian Agama untuk menjadikan bandara tersebut sebagai embarkasi haji.

"Oh sudah siap (fisiknya). (Soal menjadi embarkasi haji) lebih ke Kemenag, makanya akan dilakukan rapat dengan Kemenag," jelas dia.

Ia memastikan bahwa fisik bandara Kertajati sudah sangat baik. Mulai dari runway, check in, hingga perangkat lainnya sudah disiapkan. Karena itu, Budi Karya menegaskan bandara ini sudah bisa dioperasikan.

"Sejak tanggal 24 kemarin bandara ini sudah bisa dioperasikan karena sudah diakui sebagai bandara secara Internasional," tuturnya.

 

Sebagai regulator, Kemenhub tidak bekerja sendiri. Untuk menentukan bandara Kertajati dapat menjadi embarkasi haji, perlu ada keputusan dan pertimbangan tertentu dari Kemenag. Namun yang pasti, saat ini bandara tersebut telah jadi embarkasi haji antara.

"Sejak pembangunan kita mengatakan kita akan upayakan. Nah kami konsekwen telah mempersiapkan secara teknis. Nanti tanya sama Kemenag," pungkas Budi Karya.

(Awaludin)