Kepala Negara blak-blakan dengan menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Bakamla yang masih meraih disclaimer atau tidak diberikan opini oleh BPK.
Jokowi berharap, kedua institusi tersebut dapat memperbaiki laporan keuangannya dari semula disclaimer menjadi WTP. "Sebut saja, kita sekarang terbuka saja yang kita harapkan tahun depan bisa diperbaiki sehingga nggak ada lagi. Semuanya nggak ada lagi yang WDP (Wajar Dengan Pengecualian) semuanya WTP semuanya," imbuhnya.
Jokowi mengingatkan agar kementerian dan lembaga dapat terus membenahi laporan keuangan yang ada di institusinya. Dengan begitu, pengelolaan keuangan dapat dimaksimalkan sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat.
"Bahwa yang namanya uang negara, uang rakyat, harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor," tandasnya.
(Khafid Mardiyansyah)