Temuan BNPT soal Sejumlah Universitas Terpapar Radikalisme Dipertanyakan

Pengamat dari Universitas Gajah Mada, Najib Azca, yang juga mempertanyakan pemaparan BNPT tersebut, mengatakan di kampusnya radikalisme yang mengarah ke terorisme bisa dikatakan sangat kecil, meskipun belum dilakukan penelitian yang dapat memberikan angka pastinya.

"Yang masuk dalam terorisme, radikalisme teroris sampai sekarang belum ada, kalaupun ada mungkin sangat-sangat kecil. Mungkin kalau yang dalam kategori radikalisme diskursif, berpikir radikal, memberi dukungan secara langsung atau tidak langsung terhadap perilaku kekerasan, mungkin adalah. Termasuk mungkin ada juga gejala-gejala intoleransi," kata sosiolog Najib.

Pelajaran agama

Tetapi pada kenyataannya radikalisme memang meningkat di berbagai kampus, terlepas dari apakah hanya terbatas sebagai diskursus keilmuan, intoleransi atau memang mengarah ke terorisme.

Jadi apa yang bisa dilakukan? Pelajaran agama menjadi unsur yang penting dan kapan dilakukannya juga menjadi faktor penentu.

"Pernah dilakukan oleh pimpinan UGM beberapa waktu yang lalu, menghilangkan mata kuliah agama di semester awal. Mata kuliah agama pada semester awal, tahun-tahun awal menjadi medium bagi kelompok-kelompok aktivis itu untuk menanamkan pengaruh. Melalui kegiatan asistensi agama, melakukan rekrutmen," kata Najib, kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM.

 

"Mata kuliah ini kemudian dipindahkan ke semester terakhir. Ini sudah cukup berhasil. Kemudian mereka gagal untuk melakukan reproduksi pengaruh di dalam kampus dengan adanya kebijakan seperti itu," jelas Najib.

Sementara Aribowo dari UNAIR mengakui, meskipun di dalam kampus sangat kecil terjadi radikalisme terorisme, memang sulit untuk mengawasi pengaruh di luar, seperti internet dan kelompok radikal pendukung kekerasan.

"Faktor luar itu yang luar biasa banyak dan sangat dinamis. Sekarang ini kan agak susah sebetulnya karena mahasiswa itu tidak sepenuhnya ada di kampus. Mereka sekarang berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat, dunia digital, dunia internet, organisasi-organisasi ekstra universitas," kata Aribowo yang juga aktif Pusat Studi Demokrasi dan HAM.

(Rachmat Fahzry)