DENPASAR - Jelang Pilkada 2018 di Bali, Kabupaten Buleleng diprediksi menjadi daerah paling rawan di Pulau Dewata.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Bali, I Ketut Rudia di Kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bali, Denpasar, Senin (25/6/2018).
Dia mengatakan, acuan pemetaan TPS rawan Bawaslu ini menggunakan enam variabel. Diantaranya ada akurasi data pemilih, penggunaan hak pilih atau hilangnya hak pilih, politik uang, netralitas KPPS, pemungutan suara, dan kampanye.
Ada 15 indikator itu diantaranya ada terdapat pemilih yang memenuhi syarat, tidak terdaftar dalam DPT. Lalu terdapat pemilih tidak memenuhi syarat, terdaftar dalam DPT. Terdapat pemilih disabilitas. Terdapat jumlah pemilih DPTB diatas 20 pemilih didalam satu TPS. Terdapat TPS di wilayah khusus seperti daerah ekosodus.
Kemudian terdapat politik uang di wilayah TPS. Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye. Dia menambahkan, terdapat relawan bayaran pasangan calon diwilayah TPS. Petugas KPPS mendukung pasangan calon tertentu. C6 tidak didistribusikan kepada pemilih di TPS. TPS berada di dekat posko atau tim sukses pasangan calon.
Lalu, ketua dan seluruh anggota KPPS tidak mengikuti bimbingan teknis. Ketersediaan logistik, terdapat praktik mempengaruhi pemilih untuk memilih atau untuk tidak memilih calon tertentu berdasarkan agama suku, ras, dan golongan disekitar TPS. Dan yang terakhir terdapat praktik menghina atau menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan disekitar TPS.
"Acuan kami memakai 6 variabel dan 15 indikator. Bila dilihat dari data tersebut Kabupaten Buleleng yang paling rawan,"paparnya.
Dia menjelaskan, bahwa tingkat kerawanan tinggi ada di Buleleng ada 14 indikator, kemudian rawan sedang ada di daerah Gianyar, Klungkung, Karangasem, Bangli, Tabanan dan Kota Denpasar. Sedangkan yang hanya rawan ada di Jembrana dan Badung.
Dia menerangkan bahwa pengumpulan data itu dilakukan melalui kuisoner yang dijawab oleh pengawas TPS yang berjumlah 6.296 PTPS yang tersebar diseluruh kabupaten kota se Bali.
"Pengumpulan data ini dilakukan sejak 10 Juni hingga 22 Juni 2018. Data ini bisa bergerak sewaktu-waktu,"ungkapnya.
Dia menyatakan, untuk mengantisipasi adanya kerawanan tersebut pihaknya terus melakukan patroli.
"Kami melakukan patroli hingga dini hari. Kami tidak hanya melakukan pengawasan di TPS yang rawan tapi juga melakukan pengawasan alat peraga kampanye,"ujarnya.
"Kami berharap dari awal pemetaan itu nol kita upayakan nol. Bagaimana kita memfokuskan pengawasan didaerah tersebut," pungkasnya.
(Khafid Mardiyansyah)