Dia mencontohkan bentuk keterpaduan itu ketika Kementerian Perhubungan membangun dermaga kapal, maka Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Daerah membangun pusat kerajinan dan atraksi budaya serta penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor pariwisata. Sedangkan Kementerian PUPR menurut Hadi membangun infrastruktur pendukung termasuk hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bermukim di sekitar lokasi KEK dan permukiman nelayan. Program lain yang disiapkan seperti jalan akses, drainase, pembangunan Tempat Pembuangan (TPA) Sampah, dan air bersih utk masyarakat.
Hadi menyatakan tugas BPIW adalah membuat program yang berdampak positif bagi MBR, seperti perumahan untuk nelayan maupun pekerja yang bekerja pada beberapa proyek pembangunan di kawasan wisata tersebut. Untuk penataan permukiman nelayan dapat menjadi daya tarik wisata khas daerah.
“Kementerian PUPR dapat mendukung melalui program rumah susun atau rusun untuk pekerja,” saat melakukan peninjauan ke KEK Mandalika bersama Direktur ITDC, A.A. Ngurah Wirawan, beberapa waktu lalu.
“Namun perlu ketersediaan lahan oleh Pemerintah Daerah dan ITDC. Saat ini yang paling penting itu pembangunan atau revitalisasi kampung nelayan, itu tugas kita,” sambung Hadi.
Selain itu yang perlu dukungan dari Kementerian PUPR adalah perbaikan drainase maupun revitalisasi kali di kawasan tersebut.