Dugaan Mahar Politik PKS dan PAN Rp1 Triliun, KPK: Itu Ranah Bawaslu

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang enggan ambil pusing terkait adanya permasalahan dugaan dana Rp1 triliun yang dige‎lontorkan dari Sandiaga Uno untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Saut menegaskan, pihaknya belum berwenang menangani masalah itu. Dia menyerahkan permasalahan tersebut ke Komisi Pemilihan‎ Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebagaimana, isu uang Rp1 triliun dari Sandiaga untuk PAN da PKS mencuat dari twitter Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief.

"Ya kita enggak bisa masuk disitu ya, bukan kompetensinya KPK. itu jelas pasti kompetensinya Bawaslu dan KPU," kata Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (13/8/2018).

Namun demikian, Saut kembali mengingatkan kepada para kader serta pimpinan tertinggi partai politik agar menjalankan rekomendasi dari KPK. Rekomendasi itu yakni, terkait kaderisasi, biaya politik, dan kode etik.

 

"Kemudian dana yang transparan itu kan rekomendasinya KPK yang kita lakukan jauh sebelum pilkada serentak itu dijalankan. KPK bisa masuk dipintu pencegahan itu," terangnya.

Menurut Saut, apabila rekomendasi KPK dijalankan dengan baik oleh partai politik, maka isu adanya mahar ‎untuk pembiayaan kampanye pencapresan tidak perlu terjadi. Bahkan, dengan rekomendasi itu, sambung Saut, Indonesia dapat mempunyai yang berintegritas.

"Nah kemudian kenapa terjadi seperti yang diisukan itu. itu yang jadi sebuah pertanyaan besar kita untuk kedepan lagi. Nanti itu bukan ranahnya kita," ungkapnya.

"Ranahnya KPK kalau yang kita lihat kemarin bahwa ada kepala daerah yang ngambil-ngambil kemudian digunakan kampanye kita masuk dipintu korupsinya kan mau digunakan untuk apa ya itu mesti kita buktikan dulu," sambungnya.

 

Diketahui sebelumnya, Wasekjen Demokrat, Andi Arief menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan sebutan jenderal kardus. Hal itu diungkapkan Andi Arief setelah Gerindra memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo.

Sandiaga Uno, kata Andi Arief, telah membayar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional sebesar Rp500 miliar agar sepakat untuk memilih Sandi sebagai cawapres Prabowo. Andi Arief geram karena hal itu tidak sejalan dengan kesepakatan sebelumnya.

"Diluar dugaan kami ternyata Prabowo mementingkan uang ketimbang jalan perjuangan yang benar. Sandi Uno yang sanggup membayar PAN dan PKS masing-masing Rp500 Miliar, menjadi pilihannya untuk cawapres," kata Andi Arief.

(Awaludin)