DPRD DKI Sahkan Anggaran Sosialisasi Pemilu 2019 Rp11 Miliar

"Saya bukan menolak (dana itu), saya mendukung artinya begini ketika kita ditanya siapa unsur masyarakat yang paling pas untuk mensosialisasikan terkait pemilu tadi itu ketua RT, karena seluruh masyarakat yang tinggal di RT itu pasti berhubungan dengan RT," ungkapnya.

"Kalau RT kita ada 31 ribu lebih kenapa cuma 18 ribu, ini siapa yang 18 ribu ini? Orang dipilih-pilih darimana? Orang ada kok kelembagaan kita, sampai ke tingkat RT, kenapa dibatasi cuma 18 ribu ada apa? Makanya yang jelas harus dipahami ini untuk kebutuhan apa. Ini bukan masalah biayanya tinggi atau rendah tapi keadilan menyampaikan informasi terkait dengan pemilu," sambungnya.

Anggaran Rp11 miliar ini meningkat dari APBD 2018 yang sebelumnya Rp3,8 miliar. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan alasan, anggaran sosialiasi Pemilu yang perlu ditambah.

Hal itu lantaran indeks demokrasi di Jakarta mengalami penurunan. Data itu dilihat dari Badan Pusat Statistik (BPS) demokrasi Jakarta yang turun pada 2016.

"Ya karena indeks demokrasi di Jakarta turun pada 2016. Menurut data BPS 2014, indeks demokrasi Jakarta Jakarta tertinggi pertama di Indonesia, tapi 2016 turun," terangnya.