JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bertemu dengan tujuh pimpinan partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen (Parliamentari threshold) pada Pemilu 2019. Pemimpin parpol itu meminta agar Pileg dan Pilpres ke depan dipisahkan.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Mendagri, Gedung A Kantor Kemendagri Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).
Ketujuh pemimpin parpol yang hadir adalah Sekjen Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Sekjen Partai Persatuan Indonesia (PPI), Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sekjen Partai Berkarya, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sekjen Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).
Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, mereka berdiskusi banyak hal dengan Mendagri terkait isu-isu kebangsaan, salah satunya membahas tentang tata aturan perundangan politik di Indonesia.
“Kita bincang-bincang banyak hal, terutama tentang berbagai tata aturan perundangan politik,” kata Budi.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga membuka kesempatan bagi ketujuh Sekjen Parpol untuk mengemukakan gagasan pikirannya terkait sistem politik di Indonesia.