Suu Kyi Bela Vonis Penjara Terhadap Dua Jurnalis Reuters di Myanmar

YANGON – Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi membela keputusan pengadilan negaranya untuk memenjarakan dua jurnalis Reuters yang melaporkan mengenai krisis dan pembunuhan yang dialami etnis Rohingya di Provinsi Rakhine. Dia juga balik mengkritik reaksi dari dunia internasional yang memandang pengadilan kedua jurnalis itu sebagai upaya memberangus kebebasan pers.

Suu Kyi mengakui bahwa tindakan keras militer Myanmar terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya yang oleh PBB disebut sebagai sebuah genosida bisa ditangani lebih baik, tetapi dia berkeras bahwa dua jurnalis yang dipenjara telah diperlakukan dengan adil.

BACA JUGA: Liput Kekerasan Terhadap Muslim Rohingya, Dua Wartawan Reuters Dihukum Tujuh Tahun Penjara

"Mereka bukan dipenjara karena mereka jurnalis" tetapi karena "pengadilan memutuskan bahwa mereka telah melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi," kata Suu Kyi sebagaimana dilansir AFP, Kamis (13/9/2018).

Pekan lalu, pengadilan Myanmar menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara terhadap Wa Lone dan Kyaw Soe Oo atas tuduhan melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi ketika melaporkan kekejaman yang dilakukan militer Myanmar di Rakhine.

Vonis itu mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk kelompok hak asasi manusia (HAM) PBB dan Amerika Serikat (AS) yang menyatakan ada kesalahan hukuman terhadap kedua jurnalis Reuters itu. Namun, Suu Kyi mengatakan bahwa dalam kasus itu aturan undang-undang telah ditegakkan.

"Kasus itu digelar di pengadilan terbuka ... Saya tidak berpikir ada yang mau membaca ringkasan dari hakim," kata Suu Kyi dalam diskusi di World Economic Forum.

BACA JUGA: Suu Kyi 'Seharusnya Mundur' Karena Kekerasan Terhadap Muslim Rohingya

Baik Wa Lone dan Kyaw Soe Oo membantah tuduhan yang ditujukan pada mereka dan menyatakan bahwa mereka telah dijebak saat mengungkap pembunuhan 10 pria Rohingya di Desa Inn Din September tahun lalu.

Suu Kyi juga berbicara mengenai tindakan militer Myanmar di Rakhine yang dilabeli sebagai genosida oleh PBB dengan mengatakan situasi di Rakhine mungkin bisa ditangani dengan “lebih baik”. Dia juag menyalahkan Bangladesh yang disebutnya tidak siap untuk memulangkan etnis Rohingya dari pengungsian seperti yang disetujui kedua negara.

(Rahman Asmardika)