Meski begitu, jika kegiatan politik di dalam kampus dilakukan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu akan berbeda. Itupun harus ada koordinasi lebih dulu.
“Silakan kalau KPU, itu urusannya. Biar koordinasi dengan kami,” tandas Nasir dengan tegas.
Untuk itulah, dia meminta kepada rektor dan seluruh civitas akademika untuk mentaati regulasi dan aturan yang ada. Jangan sampai kampus menjadi lokasi kampanye dan politik yang jauh dari kepentingan pendidikan.
(Awaludin)