Gerindra Masih Setengah Hati Serahkan Kursi Wagub DKI ke PKS

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan hingga saat ini masih bekerja sendirian. Pasalnya, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih berkutat dalam drama perebutan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta, sepeninggalan Sandiaga Uno.

Sebelumnya, Gerindra mempersilakan PKS untuk mengajukan calon pengganti Sandiaga Uno, dengan catatan terlebih dahulu mengikuti proses fit and proper test di hadapan tim yang dibentuk Gerindra dan PKS.

Menanggapi hal itu, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, menilai Gerindra masih setengah hati menyerahkan kursi wakil gubernur DKI kepada PKS. Sekaligus menyiratkan adanya unsur kepentingan dari Gerindra.

“Seharusnya kan kalau sudah diserahkan ke PKS, maka PKS yang punya gawe, yang punya keputusan, yang punya otonom,” kata Emrus saat dihubungi di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

 (Baca juga: Alotnya PKS dan Gerindra soal Wagub DKI, Anies: Ini Dinamika Kakak-Adik Saja)

Emrus menduga, Gerindra akan memanfaatkan kader-kader PKS yang memiliki visi yang sama, mengingat hampir semua partai, tak terkecuali PKS, memiliki banyak faksi. Gerindra, kata Emrus, dalam konteks ini berkepentingan mengegolkan calon PKS yang memiliki visi yang sama.

“Kalau Gerindra ikut dalam fit and propertest, itu sama saja memberi peluang Gerindra untuk menentukan siapa calon dari PKS,” sambungnya.

Kepentingan lain dalam dialektika politik Gerindra dan PKS, Emrus menduga, adalah sharing power pengelolaan aset-aset di Pemprov DKI.

 (Baca juga: Pengganti Wagub DKI, Anies: Jangan Sampai Bawa Visi & Misi Sendiri!)

Sebab, sebagaimana diketahui, Provinsi DKI Jakarta memiliki aset melimpah. APBD-nya saja mencapai Rp83,26 triliun, berdasarkan APBD Perubahan yang disahkan September lalu. DKI juga memiliki lebih dari 20 BUMD yang menjadi pundi-pundi rupiah bagi Ibu Kota.

Emrus mengatakan, bisa saja ada kepentingan ekonomi dalam perebutan kursi wagub DKI, jika hal ini dihubungkan dengan perebutan posisi wakil gubernur pengganti Sandiaga.

“Tidak mungkin ikutnya satu calon wakil gubernur, tanpa diberikan semacam otonomi atau wewenang, misalnya dalam pengelolaan katakanlah unit-unit usaha,” ujarnya.

“Ini sharing power dalam pengelolaan aset,” pungkasnya.

(Awaludin)