Sebab, sebagaimana diketahui, Provinsi DKI Jakarta memiliki aset melimpah. APBD-nya saja mencapai Rp83,26 triliun, berdasarkan APBD Perubahan yang disahkan September lalu. DKI juga memiliki lebih dari 20 BUMD yang menjadi pundi-pundi rupiah bagi Ibu Kota.
Emrus mengatakan, bisa saja ada kepentingan ekonomi dalam perebutan kursi wagub DKI, jika hal ini dihubungkan dengan perebutan posisi wakil gubernur pengganti Sandiaga.
“Tidak mungkin ikutnya satu calon wakil gubernur, tanpa diberikan semacam otonomi atau wewenang, misalnya dalam pengelolaan katakanlah unit-unit usaha,” ujarnya.
“Ini sharing power dalam pengelolaan aset,” pungkasnya.
(Awaludin)