Negara vs Yayasan Supersemar, Mengapa Sampai 20 Tahun?

JAKARTA - Setidaknya butuh waktu 20 tahun bagi pemerintah Indonesia untuk bisa menarik aset senilai Rp4,4 triliun dari Yayasan Supersemar. Jumlah tersebut adalah nilai kerugian yang disebabkan oleh penyelewengan yang dilakukan yayasan yang dibentuk di era Presiden Soeharto tersebut.

Pekan ini, Kejaksaan Agung menyita satu gedung di Jakarta dan satu vila di Bogor milik yayasan. Yayasan Supersemar sendiri dibentuk untuk memberikan beasiswa bagi siswa atau mahasiswa yang berprestasi namun kekurangan uang untuk melanjutkan pendidikan.

Yayasan tersebut dibentuk pada 1974 dengan modal Rp10 juta. Presiden Soeharto juga membuat peraturan pemerintah yang mewajibkan bank-bank milik negara menyisihkan 2,5% dari laba bersihnya untuk yayasan.

Salah satu peneriman beasiswa ini adalah Ketut Surajaya, guru besar sejarah Universitas Indonesia. Pada 1974, ketika ia mau memasuki tahun ketiga berkuliah, seleksi itu datang, memilih mahasiswa-mahasiswa berprestasi untuk didanai setiap bulannya. Ketut bersama belasan temannya lolos.

(Foto: Bettmenn/Getty Images)

Setiap bulan, ia menerima uang Rp15.000 yang cukup untuk membiayai hidupnya selama 20 hari. Beasiswa itu menurutnya sangat meringankan beban biaya mahasiswa, terutama anak rantau seperti Ketut.

Mahasiswa fakultas sastra itu tidak mengetahui tentang asal usul Yayasan Supersemar, yang ia tahu hanyalah uang tambahan untuk membantu hidup anak rantau seperti dirinya.

"Tak berpikir bahwa ada kaitannya dengan politik, bahkan saya ikut demonstrasi ke Cendana sebelum peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari)," kata Ketut.

Mantan wartawan TIME di Indonesia, Zamira Loebis, yang bersama beberapa wartawan TIME lain melacak kekayaan keluarga Soeharto, mengatakan, "Uang itu benar diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang membutuhkan. Di sisi lain, uang itu digunakan dengan tujuan tidak baik dalam jumlah besar."

Zamira mengatakan hingga 1985 "tidak ada penyelewengan karena uangnya belum banyak terkumpul".

Mahasiswa menduduki Gedung DPR pada 1998 (Foto: Paula Bronstein/Getty Images)

Tarik Ulur 20 Tahun

Keterangan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung menyebutkan, pada 1998 Kejaksaan Agung mencurigai adanya "penyelewangan dari tujuh yayasan yang didirikan Presiden Soeharto, salah satunya Yayasan Supersemar".

Dana yang diselewengkan kala itu Rp1,4 triliun dan US$420 juta. Uang itu mengalir dari yayasan ke sejumlah perusahaan milik anak-anak dan orang terdekat Soeharto sejak 1985.