Masalah lain, lanjutnya, berada di tahap administrasi yang tidak jelas penentuan istilah dalam rumpun keilmuan. Hal ini membuat peserta yang seharusnya memenuhi syarat sesuai formasi yang dibutuhkan menjadi tidak diloloskan pada tahap ini.
"Ada kasus yang menarik, di Sulawesi Tenggara itu ternyata data yang diumumkan terindikasi sebagian adalah mereka yang tidak lolos SKD (seleksi kompetensi dasar), karena ada perubahan nama, apalagi yang diumumkan berdasarkan alfabet ini," ungkapnya.
Baca juga: Jusuf Kalla: Cita-Cita Menjadi PNS Peluangnya Kecil Sekali
Terkait dengan seleksi kompetensi bidang (SKB) yang berlangsung Desember ini, Loude berpesan agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan di daerah melalui oknum-oknum pejabat yang menangani tahapan itu.
"Jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan di daerah atau instansi berwenang melalui oknum-oknum pejabat yang menangani itu," pungkasnya.
(Fakhri Rezy)