Mendagri Curhat Petugas Rekam E-KTP Sering Dipalak di Papua

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, petugas perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selalu mengalami kendala teknis di Papua. Setiap berjalan sejauh 3 km, mereka harus memberikan “uang jalan” senilai Rp5 juta.

Situasi ini diperparah dengan kondisi di Papua yang kembali mencekam setelah penembakan terhadap 31 orang pekerja proyek PT Istaka Karya saat sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Mereka diduga dibunuh kelompok bersenjata pada Minggu 2 Desember 2018.

 Baca juga: Ini Ulah KKB Papua Sebelum Bantai Para Pekerja

Tjahjo mengatakan, seharusnya tidak boleh pemalakan ini terjadi secara terus-menerus karena akan menghambat pekerjaan. Apalagi pada pesta demokrasi tahun depan, kartu identitas dibutuhkan sebagai syarat untuk memberikan suara.

 

“Saya sudah minta kepada gubernur, bupati, walikota, pemda. Di situ juga ada kepolisian, TNI, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat yang prinsip ini jangan menghambat program strategis pembangunan nasional,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

 Baca juga: Jokowi Tegaskan Pembangunan di Papua Diselesaikan Secepatnya