Keponakan Setnov Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

JAKARTA - ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi dua terpidana perkara korupsi e-KTP, pada hari ini. Keduanya yakni, keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi dan pengusaha Made Oka Masagung.

Keduanya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berbeda setelah ‎putusan Pengadilan Tipikor Jakarta berkekuatan hukum tetap (inkrakh).

"H‎ari ini, Senin, 17 Desember 2018, dilakukan ekesekusi terhadap dua terpidana dalam kasus pengadaan paket penerapan KTP berbasis elektronik," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2018).

Irvanto sendiri diekseskusi ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Sedangkan, Made Oka Masagung dipindah ke Lapas Klas 1 Tangerang. Keduanya telah divonis bersalah karena menjadi perantara korupsi Setya Novanto.

Irvanto Hendra Pambudi

(Baca Juga: Keponakan Setnov dan Made Oka Divonis 10 Tahun Penjara)

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan pengusaha Made Oka Masagung selama 10 tahun penjara. Keduanya juga dihukum membayar denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan keduanya tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi. Selain itu, korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime.

Hakim menyatakan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo selaku mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, dan Made Oka turut serta melakukan korupsi proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun.

Keduanya terbukti berperan menjadi perantara dalam pembagian fee proyek pengadaan barang atau jasa e-KTP tahun 2011-2013 ‎untuk sejumlah pihak. Irvanto bersama-sama dengan Made Oka juga turut serta memenangkan perusahaan tertentu dalam proyek itu.

Atas perbuatannya, Irvanto dan Made Oka terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 201 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(Angkasa Yudhistira)