5 Langkah Nyata Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi

Peningkatan penegakan hukum di masa Jokowi atas pemberantasan korupsi terlihat dari banyaknya kegiatan OTT yang dilakukan Satgas Saber Pungli yang telah menangkap 1.800 orang dan menyita uang Rp316 miliar.

5. Dukung KPK

Jokowi mendorong KPK untuk menjadi institusi yang menakutkan bagi para koruptor melalui gebrakan-gebrakan KPK. Jokowi berdiri di pihak KPK dan masyarakat untuk memperjuangkan KPK yang sering coba dilemahkan melalui berbagai macam cara.

Misalnya pada 2015, DPR menginisiasi revisi Undang-Undang KPK ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) untuk mengatur soal penyadapan dan penuntutan. Pada draft tersebut, KPK diminta izin tertulis dari ketua pengadilan negeri sebelum menyadap terduga koruptor.

Publik saat itu menolak keinginan DPR, tapi para wakil rakyat bergeming. Jokowi akhirnya menerima aspirasi masyarakat. Dia menolak usulan dan revisi UU KPK.

Pada 2017, DPR juga mengangket KPK lewat sebuah pansus yang dibentuk lintas fraksi. Publik mengecam, tapi seperti biasa DPR tetap pada keinginannya. Namun, saat DPR mau melaporkan hasil angket kepada Presiden, Jokowi menolak menerimanya. "Itu wilayah DPR, jangan dibawa-bawa ke saya," kata Jokowi.

(Salman Mardira)