Kemana Daerah Otorita Pasca-BP Batam Dibubarkan?

Keempat, independency (kemendirian), yaitu suatu keadaan di mana organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen atau lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Kelima, fairness (Kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang yang berlaku.

Kesimpulan

Permasalahan pembubaran BP Batam yang terkesan mendadak kemudian menimbulkan polemik baru seharusnya bisa diselesaikan Presiden terlebih dahulu dengan berkomunikasi dengan seluruh stakholder terkait dan membuat Grand Desain kawasan khusus otorita Batam sebelum memutuskan membubarkan BP Batam. Ombudsman RI saja melalui komisionernya, La Ode Ida menyarankan Presiden Jokowi menunda kebijakan pengelolaan Batam karena terkesan langkah yang terburu-buru dan dapat berdampak panjang yang tidak baik.

Senada dengan Ombdsman RI, Enny Sri Hartati, direktur INDEF meilai pemerintah perlu pengkaji keputusan pengalihan kewenangan BP Batam tersebut karena akan berpengaruh ke iklim investasi wilayah itu. Selain itu ia juga mengatakan pengalihan kewenangan BP Batam di bawah Walikota berpotensi melanggar UU Pemerintah Daerah soal rangkap jabaran.

Oleh karena itu, Presiden harus segara mengeluarkan grand desain kemana arah kawasan industri Batam sebagai solusi menyelesaikan konflik ini atau sebaiknya mengkaji ulang keputusan pembubaran BP Batam tersebut kembali.Tiga pointer mengenai aspek regulasi, ekonomi dan kelembagaan harus ditimbang secara matang menjadikan Batam kawasan produktif sebagai AIBEks.

Penulis: Munadhil Abdul Muqsith (Mahasiswa PhD di RUDN University, Moscow Rusia)

(Qur'anul Hidayat)