Debat Pilpres 2019: Datar, Diakhiri Tanpa Apresiasi Sesama Pasangan Calon

JAKARTA - Debat perdana Pilpres 2019 berakhir dengan kedua pasangan calon menolak untuk mengapresiasi satu sama lain, bahkan sesudah moderator Ira Koesno dan Imam Priyono menyarankannya berkali-kali di babak pernyataan penutup.

Beberapa kali muncul situasi panas dan saling serang. Misalnya di tema korupsi, saat Prabowo tampak gelagapan menjawab pertanyaan Jokowi tentang partai yang dipimpinnya, Gerindra yang dalam catatan ICW, mengajukan enam mantan napi koruptor sebagai caleg.

Selain itu, hal yang mencolok dari debat itu adalah peran Ma'ruf Amin yang sangat terbatas sebagai pasangan Jokowi, sementara Sandiaga Uno mengambil peran cukup berimbang dalam melengkapi Prabowo.

"Saya kira harus ada evaluasi untuk bisa membuat debat lebih dinamis di putaran-putaran berikutnya," ujar Mada Sukmajati Mada pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, yang menilai debat berlangsung datar.

Saling tuding soal hukum dan HAM, dan kasus hoaks Ratna Sarumpaet

Pada sesi awal, dalam bahasan soal hukum dan HAM, Prabowo mempertanyakan ketidak-samaan di mata hukum. Ia menyebut kepala daerah yang mendukung Jokowi 'baik-baik saja', namun yang mendukungnya, dipermasalahkan. Malah, katanya, ada pendukungnya di Jawa Timur yang kemudian ditangkap.

"Ini perlakuan yang tidak adil, menurut saya pelanggaran HAM karena menyatakan pendapat dijamin undang-undang," kata dia.

Jokowi menjawab: "Pak Prabowo jangan main tuduh".

"Harus ada bukti, jangan kita grusa grusu menyampaikan sesuatu. Misalnya, dulu ada tim Pak Prabowo mengatakan dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya, operasi plastik," ungkap Jokowi disambut ramai pendukungnya.

Sementara itu, pada sesi ini kubu Prabowo-Sandiaga hampir selalu mengaitkan soal hukum dan HAM dengan masalah ekonomi.

Dalam satu kesempatan, Sandiaga menyebut adanya seseorang bernama Najib, seorang nelayan di Cilamaya, Karawang, yang dipersekusi dan dikriminalisasi. Kasus tersebut, katanya tidak terpantau.

Jokowi kembali mengatakan jangan main tuduh, dan jika memang terjadi, dia bisa melaporkan hal itu.

"Saya tidak menuduh," kata Sandiaga.

"Yang kami sampaikan adalah cerita-cerita yang kami tampung (saat) kita bertemu dengan masyarakat. Kami ingin menghadirkan rasa keadilan. HAM kita pikir definisi-definisi yang besar, tapi untuk masyarakat kecil itu adalah hak mendapat lapangan pekerjaan," kata Sandiaga.

"HAM juga mencakupi akses terhadap pendidikan, kesehatan dan mata pencarian yang baik," katanya.

Debat memanas di tema korupsi dan terorisme

Jokowi mempertanyakan soal komitmen antikorupsi Prabowo dengan merujuk data ICW, yang menunjukan Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo, termasuk yang paling banyak mencalonkan bekas napi korupsi.

Prabowo awalnya menjawab, ia belum memperoleh data itu dan mempersilakan Jokowi 'melaporkan' temuan itu. Jika memang terbukti, lanjutnya, dia akan menghukum calon legislatif tersebut dan mengirimnya sendiri ke penjara.

Setelah diberi penjelasan lebih jauh oleh Jokowi tentang data ICW, Prabowo menjawab, "ada prosesnya."

"Ini demokrasi, kita buka saja kepada rakyat. Apakah akan dipilih. Kalau misalnya rakyat memilihnya karena ia memiliki kelebihan-kelebihan lain, sementara korupsinya mungkin tidak seberapa... "

Sementara itu, Ma'ruf, yang sebelumnya menjawab "cukup" ketika diberi kesempatan bciara, akhirnya angkat suara juga saat membahas terorisme.

"Kami akan lakukan pendekatan yang humanis, dengan tidak melanggar HAM. Untuk itu dalam menanggulangi terorisme, kami akan ajak ormas-ormas khususnya organisasi keagamaan," kata Ma'ruf.

Ma'ruf menyampaikan, terorisme dapat disebabkan oleh pola pikir atau kondisi ekonomi.

"Oleh karenanya caranya adalah apa yang menyebabkan dia radikal. Kalau karena paham keagamaan menyimpang maka yang harus kita doktrinkan dengan meluruskan paham keagamaan yang menyimpang itu," kata Ma'ruf.

"Tapi kalau itu disebabkan faktor ekonomi sosial maka pendekatannya adalah melalui pemberian lapangan kerja dan nantinya bisa mengembalikan mereka pada jalan yang lurus," ucap dia.

Saling tuding soal perspektif gender

Saat babak eksaminasi antar calon, Jokowi mempermasalahkan visi-misi Prabowo-Sandiaga dalam hal pemberdayaan perempuan dengan menyorot partai Gerindra yang dipimpinnya.

"Mengapa seluruh jabatan strategis partai yang bapak pimpin, seluruhnya lelaki?" tanya Jokowi.

Prabowo tidak memungkiri hal itu, namun dia menegaskan Partai Gerindra yang dipimpinnya memiliki calon legislatif perempuan terbanyak.

"Saya punya caleg terbanyak, UU wajibkan 30%, kita mendekati 40%," kata dia.

Dia menyebut juga Rachmawati Soekarnoputri yang menjadi wakil ketua umum dan bertanggung jawab di bidang ideologi, selain adanya sayap partai, Perempuan Indonesia Raya.

"Ini adalah suatu perjuangan, kita belum puas. Tapi kita buka peluang sebesar-besarnya untuk 'emak-emak'," cetus Prabowo.