MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
LAMPUNG - Lampung Selatan, salah satu kabupaten di provinsi Lampung. Daerah ini termasuk dalam kawasan rawan terdampak bencana alam. Seperti, gempa yang memicu gelombang tsunami dan letusan gunung Anak Krakatau. Tercatat, ada 38 kelurahan tersebar di lima kecamatan, yang menjadi kawasan yang terdampak gelombang tsunami. (Lengkap lihat grafis)
Puluhan daerah itu menjadi terdampak gelombang tsunami yang terjadi di Selat Sunda, akibat longsoran di gunung Anak Krakatau, pada Sabtu 22 Desember 2018, malam.
Dari data posko darurat pemerintah kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, hingga Senin 14 Januari 2019, pukul 14.01 WIB, bencana alam akibat gelombang tsunami tersebut telah memakan korban jiwa sebanyak 120 orang, tersebar dienam kecamatan dan masyarakat dari luar Kabupaten Lampung Selatan. Seperti, Kecamatan Katibung, Kalianda, Rajabasa, Bakauhuni, Sido Mulyo dan Kecamatan Penengahan.
Sementara korban hilang, sebanyak 7 orang, luka berat sebanyak 483 orang, luka ringan 11.402 orang, dengan total korban sebanyak 11.885 orang. Di mana korban hilang dan luka tersebut tersebar dilima kecamatan. Tidak hanya korban luka bencana alam itu juga menyebabkan 5.196 jiwa masyarakat dienam kecamatan mengungsi.
Bahkan, dalam bencana tersebut ikut merusak bangunan rumah dilima kecamatan yang terdampak. Untuk rumah rusak berat tercatat sebanyak 537 bangunan, rusak sedang 146 bangunan dan rumah rusak ringan sebanyak 139 bangunan, dengan total kerusakan bangunan mencapai 822 bangunan rumah.
Kepala badan penanggulang bencana daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan, I Ketut Sukerta mengatakan, daerah yang rawan terdampak gempa yang memicu gelombang tsunami dan letusan gunung anak krakatau di wilayah Lampung Selatan, sebanyak 38 kelurahan tersebar dilima kecamatan.
"Daerah yang terdampak gelombang tsunami selat sunda, ada lima kecamatan (Katibung, Kalianda, Rajabasa, Bakauhuni, Sido Mulyo dan Penengahan). Saat bencana terjadi ada warga dari desa Kuripan Kecamatan Penengahan, berada di pesisir pantai, sehingga menjadi korban," kata Ketut, ketika di konfirmasi Okezone, melalui sambungan telefon genggamnya, Rabu 16 Januari 2019.
Daerah yang terdampak bencana alam letusan gunung Anak Krakatau dan gelombang tsunami, pada Sabtu 22 Desember 2018, sampai Ketut, menyebabkan 5.196 jiwa mengungsi. Ribuan jiwa penduduk berasal dari empat kecamatan. Seperti, masyarakat dari Kecamatan Kalianda, Rajabasa, Bakauhuni dan Kecamatan Sido Mulyo.
Ribuan masyarakat yang mengungsi tersebut diungsikan ke daerah lebih aman, seperti di Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Rajabasa. Mereka, kata Ketut, takut terhadap letusan gunung Anak Krakatau serta gelombang tsunami. Di mana masyarakat yang mengungsi tersebut berdekatan dengan pesisir pantai serta gunung Anak Krakatau.
"Sebenarnya mereka yang tinggal di daerah rawan bencana itu takut. Namun, mereka di sana mayoritas bekerja sebagai nelayan. Sehingga mereka memilih untuk tetap tinggal di sana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," jelas Ketut.
Masyarakat Direlokasi
Masyarakat yang masuk dalam kawasan rawan bencana, sampai Ketut, bakal di relosi ke tempat yang lebih aman. Di mana dari Pemkab Lampung Selatan, telah menyediakan areal lahan seluas sekira 6 hektare (Ha) di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan.
Namun, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana, lanjut Ketut, tidak ingin di relokasi. Penyebabnya, mereka memiliki pekerjaan di daerah tersebut sebagai nelayan dan petani. Alasannya lainnya, mereka tidak ingin meninggalkan rumah yang sudah lama ditempati selama ini.
"Rencananya memang mau di relokasi. Sekarang masih dirumuskan dan dicarikan lokasi yang pas," ujar Ketut.
Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, Syamsiar mengatakan, daerah-nya menjadi salah satu wilayah yang terdampak letusan gunung Anak Krakatau, yang memicu gelombang tsunami, pada Sabtu 22 Desember 2019, malam.
Saat bencana alam itu, satu warga pulau Sebesi meninggal dunia, satu meninggal dunia, 1.156 orang luka ringan. Tidak hanya itu, 79 rumah rusak berat dan 62 rusak sedang. Dengan total kerusakan bangunan rumah di desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa, sebanyak 141 rumah.
Berselang beberapa hari kemudian atau pada Kamis 27 Desember 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menginformasikan kenaikan status Gunung Anak Krakatau dari level II (waspada) menjadi level III (siaga). Peningkatan status tersebut seiring meningkatnya aktivitas gunung api tersebut.
Di mana, BNPB menyatakan masyarakat harus menghindari kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius 5 kilometer dan mewaspadai tsunami. Sehingga masyarakat di desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa, musti diungsikan ke tempat yang lebih aman.
Sebanyak 2.337 jiwa dari 2.811 jiwa masyarakat yang menempati Pulau Sebesi, diungsikan ke Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa serta ke daerah di pulau Jawa, pada Jumat 28 Desember 2018. Sementara 474 jiwa, saat erupsi gunung Anak Krakatau memilih bertahan di pulau Sebesi atau tidak ingin diungsikan.
"Di Pulau Sebesi dihuni 2.811 jiwa dengan 765 kepala keluarga (KK). Saat gunung Anak Krakatau erupsi 2.337 jiwa dievakasi. Masyarakat dievakuasi ke daerah Kalinda, Rajabasa dan sekira 400 jiwa mengungsi ke daerah pulau Jawa. Sementara 474 jiwa lainnya memilih bertahan di pulau dan tidak ingin diungsikan," kata Syamsiar, saat dikonfrimasi Okezone, melalui sambungan telefon genggamnya, Rabu 16 Januari 2019.
Sempat Dievakuasi, Masyarakat Pulau Sebesi Kembali ke Kampung Halaman
Saat ini, sampai Syamsiar, masyarakat yang sempat dievakuasi sudah kembali kembali rumah masing-masing, pulau Sebesi. Masyarakat yang kembali ke pulau Sebesi itu, kata Syamsiar, tidak kurang dari 90 jiwa. Sisanya, 10 persen warga tetap bertahan di lokasi pengungsian di daerah wisma Atlet gedung olah raga (GOR), Kecamatan Kalinda.
Ribuan warga yang kembali ke pulau Sebesi, lanjut Syamsiar, merupakan warga yang bangunan rumah-nya tidak rusak akibat terjangan gelombang tsunami, pada Sabtu 22 Desember 2019, malam. Mereka yang kembali tersebut mulai beraktivitas seperti semula. Ke areal perkebunan dan sebagian nelayan yang alat tangkap tidak rusak pergi melaut.
Untuk ratusan warga yang bertahan di lokasi pengungsian Kalianda, rumah mereka tersapu gelombang tsunami dan tidak dapat ditinggali kembali atau rata dengan tanah. Bahkan, perlengkapan dan peralatan alat tangkap saat melaut milik warga tidak dapat dipergunakan lagi. Mulai dari perahu serta perlengkapan pendukung lainnya.
"Mereka yang menetap di lokasi pengungsian tidak bisa kembali ke rumah, karena rumah sudah rusak dan tidak dapat ditinggali lagi. Begitu juga dengan alat tangkap untuk melaut yang selama ini menjadi mata pencaharian sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi," jelas Syamsiar.
Pemukiman penduduk yang rusak berat akibat terjangan gelombang tsunami, sambung Syamsiar, direncanakan akan di relokasi di pulai Sebesi. Relokasi itu, sampai Syamsiar, berjarak sekira 400 meter dari bibir pantai. Di mana relokasi tersebut diperuntukkan pemukiman warga yang rusak dan tidak dapat dihuni kembali.
"Rencana rumah yang terdampak gelombang tsunami akan ke relokasi di pulau Sebesi. Pembangunan rumah itu 400 meter dari bibir pantai. dan masyarakat yang akan di relokasi tidak boleh menempati atau membangun rumah yang lama," imbuh Syamsiar.
Masyarakat Ogah Tinggalkan Pulau Sebesi
Disinggung apakah masyarakat pulau Sebesi tidak takut, jika bencana alam kembali menerjang? Syamsiar menjelaskan, warga-nya tidak ingin meninggalkan desa yang sudah menjadi tanah kelahiran mereka. Terlebih tokoh masyarakat yang telah puluhan tahun menempati pulau yang hanya berjarak sekira 19 kilometer (KM) dari gunung Anak Krakatau, ini.
Masyarakat di pulau Sebesi, jelas Syamsiar, mayoritas bekerja sebagai nelayan dan pekebun. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari masyarakat hanya mengandalkan hasil tangkapan dan hasil pertanian. Jika mereka diungsikan tentu mata pencaharian mereka tidak dapat terpenuhi.
"Kalau dibilang takut, tentu kami takut. Tapi, masyarakat tidak ingin meninggalkan kampung halaman mereka. Apa lagi pulau Sebesi menjadi tanah kelahiran," ujar Syamsiar.
Penanggulangan bencana yang dialami masyarakat pulau Sebesi, jelas Syamsiar, dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat telah memberikan langkah cepat dalam mengambil tindakan untuk ribuan warga pulau Sebesi. Bahkan, saat bencana dan paska bencana pun pemerintah tetap hadir di tengah-tengah masyarakat.
Syamsiar mencontohkan, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah terjun ke pulau Sebesi. Langkah tersebut guna melihat pemukiman penduduk yang rusak akibat terjangan tsunami serta meninjau lokasi yang akan dijadikan kawasan relokasi masyarakat terdampak bencana.
"Tim dari perumahan rakyat sudah meninjau lokasi rumah-rumah yang rusak di pulau Sebesi," ujar Syamsiar.
(Khafid Mardiyansyah)