APBN Disebut Bocor 25%, Kubu Jokowi Tantang Prabowo Buktikan Secara Faktual

Politikus Golkar itu menambahkan, Prabowo sering melontarkan pernyataan tanpa bukti dan ujungnya hanya menjadi rumor. Padahal, seharusnya Prabowo memperkuat argumennya sebelum bicara soal kebocoran APBN.

"Jadi di mana faktanya? Kalau memang ada kebocoran keuangan negara, harus ada proses hukum, siapa pelakunya, karena angka 25 persen dari APBN adalah jumlah yang signifikan," katanya.

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menuturkan, laporan keuangan pemerintah pusat 2016 dan 2017 memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP itu, kata Misbakhun, prestasi tersendiri bagi pemerintahan Presiden Jokowi, yang sudah berjalan hampir lima tahun ini.

"Dan capaian itu adalah pertama kali dalam sejarah republik ini sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara," katanya.

Menurutnya, Jokowi mampu menciptakan pemerintahan yang kredibel, karena selalu berupaya menggunakan anggaran secara transparan dan akuntabel. "Bahkan, penggunaan anggaran di APBN bisa diakses oleh masyarakat.