"Dalam tahapan Pemilu ini kita gelar operasi Mantap Brata dengan personel 274.000, mulai dari kantor KPU hingga obyek vital nasional sampai TPS," jelasnya.
Dedi menerangkan, Polri juga dibantu TNI beserta stakeholder lainnya dalam mengamankan jalannya tahapan pemilu hingga pencoblosan di seluruh wilayah Indonesia. Semua pihak yang ada bersinergi mengawal jalannya pesta demokrasi.
Jenderal bintang satu ini menambahkan, Polri juga memiliki Satgas Anti Money Politics bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Di sisi lain, Polri juga memiliki satuan tugas khusus untuk melakukan operasi dan mitigasi terhadap ancaman terorisme dan radikalisme. Sejurus dengan itu, Korps Bhayangkara juga masih memiliki beberapa satgas lainnya terkait pengamanan masyarakat.
Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menambahkan, dalam Pemilu 2019, beberapa wilayah sudah terindentifikasi memiliki tingkat potensi konflik horizontal yang cukup tinggi. Mulai dari Papua, Papua Barat, NTT, Maluku Utara, Sumatera Utara hingga Sulawesi Tenggara.
"Itu jadi fokus aparat kepolisian mengirim pasukannya dalam rangka penebalan pasukan," imbuh Dedi.