Polri Punya Satgas Nusantara yang Bertugas Dinginkan Tensi Politik di Medsos

JAKARTA - Polri memiliki gugus tugas yang berfungsi mendinginkan suasana di media sosial khususnya pada tahun politik. Gugus tugas tersebut bernama Satuan Tugas (Satgas) Nusantara.

Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, Satgas Nusantara berfungsi melakukan cooling system di media sosial. Gugus tugas ini melakukan pendekatan literasi digital untuk mengedukasi masyarakat supaya tak melakukan ujaran kebencian, hoaks, dan lain sebagainya.

(Baca Juga: Pemilu 2019 Diamankan 271.880 Polisi, 68.894 TNI dan 161 Ribu Linmas) 

"Satgas Nusantara untuk cooling system di media sosial pendekatannya literasi digital," kata Dedi di Redaksi Okezone, Gedung iNews Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).

Selain Satgas Nusantara, Polri juga melakukan operasi Mantap Brata guna mengawal jalannya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang terdiri dari Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Ratusan ribu pasukan tersebut disebar di seluruh wilayah Tanah Air

"Dalam tahapan Pemilu ini kita gelar operasi Mantap Brata dengan personel 274.000, mulai dari kantor KPU hingga obyek vital nasional sampai TPS," jelasnya.

Dedi menerangkan, Polri juga dibantu TNI beserta stakeholder lainnya dalam mengamankan jalannya tahapan pemilu hingga pencoblosan di seluruh wilayah Indonesia. Semua pihak yang ada bersinergi mengawal jalannya pesta demokrasi.

Jenderal bintang satu ini menambahkan, Polri juga memiliki Satgas Anti Money Politics bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Di sisi lain, Polri juga memiliki satuan tugas khusus untuk melakukan operasi dan mitigasi terhadap ancaman terorisme dan radikalisme. Sejurus dengan itu, Korps Bhayangkara juga masih memiliki beberapa satgas lainnya terkait pengamanan masyarakat.

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menambahkan, dalam Pemilu 2019, beberapa wilayah sudah terindentifikasi memiliki tingkat potensi konflik horizontal yang cukup tinggi. Mulai dari Papua, Papua Barat, NTT, Maluku Utara, Sumatera Utara hingga Sulawesi Tenggara.

"Itu jadi fokus aparat kepolisian mengirim pasukannya dalam rangka penebalan pasukan," imbuh Dedi.

(Baca Juga: Operasi Mantap Brata Jadi Strategi Polri untuk Pemilu yang Aman dan Damai) 

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, kerawanan di daerah pada umumnya bukan terjadi pada sektor Pilpres, tetapi Pileg. Karenanya Polri sudah melakukan berbagai antisipasi sekaligus mapping terhadap daerah yang terindikasi rawan tersebut.

"Memang yang dikhawatirkqn itu di Pileg untuk di wilayah potensi konflik horizontal cukup tinggi," tutup Dedi.

(Fiddy Anggriawan )