Soal Kepala Daerah Beri Dukungan Pilpres, Mendagri: Pelanggaran Etika yang Bagaimana?

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpandangan puluhan kepala daerah di Jawa Tengah termasuk Gubernur Ganjar Pranowo tidak melanggar aturan terkait deklarasi dukungan untuk pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Tjahjo, kepala daerah yang mengikuti deklarasi paslon petahana memiliki hak politik sepanjang mengikuti aturan yang sudah ditetapkan KPU maupun Bawaslu, seperti mengambil cuti, serta tidak menggunakan fasilitas negara.

 Baca juga: Soal Dukungan Pilpres, Mendagri: Kepala Daerah di Jateng Sudah Ikuti Aturan

Namun, Tjahjo heran Bawaslu Jateng memutuskan puluhan kepala daerah tersebut melanggar etika berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah. Karenanya, ia ingin tahu pelanggaran etika yang dimaksud pengawas pemilu tersebut.

 

"Sampai sekarang kami belum terima pengaduan dari Bawaslu tentang melanggar etika. Kan harus kita lihat etika yang bagaimana? Yang penting sesuai aturan," kata Menteri dari PDI Perjuangan itu di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (25/2/2019).

 Baca juga: Tegur Ganjar Pranowo, Bawaslu Jateng Dinilai Lebay

Tjahjo menambahkan, Kemendagri hingga kini belum menerima surat dari Bawaslu Jateng terkait dugaan pelanggaran etika yang dituduhkan kepada puluhan kepala daerah tersebut. Namun begitu, dirinya yakin para kepala daerah di Jateng sudah bertindak sesuai aturan yang ada.

"Untuk Jateng yang saya pahami, sejak awal sudah mengikuti proses yang ada. Malah saya dengar dari Panwas Jateng sudah tidak ada masalah karena sesuai aturan yang ada. Hanya ada masalah yang berkaitan dengan etika," jelasnya.

 Baca juga: TKN Duga Fitnah Jokowi Larang Azan Dilakukan Secara Sistematis

"Saya kira kalau sudah bicara etika kan repot. Makanya semua kepala daerah, mulai Pak Anies dulu juga, semua saya dukung karena saya yakin semua kepala daerah kalau kampanye sudah mempelajari aturan-aturan yang ada dalam KPU ataupun Panwas," tukas Tjahjo.

Sikap Bawaslu Jawa Tengah yang menegur Gubernur Jateng Ganjar Pranowo beserta 31 kepala daerah terkait dukungan pada capres nomor 01, dinilai lebay. Sebab, dukungan itu dilakukan pada hari libur dan tidak menggunakan fasilitas negara.

(Fakhri Rezy)