Libatkan Aktuaria di Hong Kong, Gagasan Sandi Dinilai Aneh

JAKARTA - Ide Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno untuk melibatkan akturia asal Indonesia yang sedang bekerja di Hong Kong guna mengatasi persoalan BPJS dinilai aneh. Menurut Profesor Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, gagasan itu sulit dipahami.

Aktuaria merupakan studi mengenai pengelolaan risiko keuangan. Meskipun bisa digunakan untuk menganalisis persoalan keuangan, namun hal itu dinilai tidak efektif jika si aktuaria tak memiliki bekal pengetahuan soal jaminan kesehatan.

Hasbullah mengatakan, untuk menangani persoalan BPJS tak sekadar menunjuk aktuaria yang berpengalaman di bidang asuransi biasa. Namun lebih dari itu, yang bersangkutan mesti tahu sistem asuransi kesehatan negara yang terkait dengan anggaran belanja sebuah pemerintahan.

(Baca Juga: Ketua KPU Pastikan Kesiapan Pemilu 2019 Sudah 80 Persen)

Ditambahkan Hasbullah, Hong Kong juga tak memiliki sistem yang sama seperti BPJS atau JKN di Indonesia. "Ide soal memanggil aktuaria Hong Kong itu saya tidak tahu apa maksudnya. Sebab di Hong Kong, tak ada sistem seperti JKN atau BPJS. Di sana berobat gratis karena pajaknya tinggi. Rakyat (Hong Kong) bayar pajak tinggi 30 - 50 persen dari upah," ujar Hasbullah.

Menurut Hasbullah, persoalan BPJS tak bisa dilihat secara sederhana. Mesti ada pemahaman yang holistik untuk menghasilkan solusi memperbaiki BPJS.