Ditanya tentang siapa yang bakal tampil sebagai pemenang dalam Pemilu 17 April 2019 mendatang, Saurip Kadi mengingatkan segenap Keluarga Besar TNI (KBT) bahwa menggunakan hak pilih adalah HAM.
Akan tetapi, lanjutnya, sebelum segalanya terlambat, terkhusus kepada para pensiunan prajurit TNI dan terlebih mantan elit TNI utamanya mantan Panglima TNI dan Kas Angkatan serta petinggi TNI yang ada di BPN Paslon 02 bahwa sampai ajal menjemput, para pensiunan mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan, derajat dan martabat TNI.
"Apa yang kita cari di hari tua, haruskah para pensiunan tega membiarkan TNI kembali menanggung aib, karena prajurit TNI harus menghormat dengan sangkur terhunus kepada mantan petinggi TNI yang berhenti dari dinas aktif, karena dipecat, naudzubillah min dzalik," ujar Saurip Kadi.
Diakui oleh Saurip Kadi, memang sulit untuk tidak menempatkan Prabowo sebagai bagian dari KBT, tapi para purnawirawan TNI wajib menjaga TNI sebagai almamater tempat dulu menyerahkan jiwa dan raga untuk kejayaan NKRI. Kecuali, bagi mereka yang tidak merasa bahwa penculikan aktifis, bukanlah aib bagi TNI dan terkhusus bagi lulusan Akademi TNI.
"Dan kalau betul ada pensiunan TNI yang tidak menempatkan hal tersebut sebagai aib, maka ke depan mereka tidak layak untuk menyebut dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional. Karena pak Dirman dan para pendiri TNI lainnya serta para pelatih kita di Akademi TNI tidak pernah mengajarkan bahwa rakyat apalagi aktifis demokrasi sebagai musuh negara, sehingga mereka sah untuk diculik," tegas Saurip Kadi yang memang dikenal kritis ini.
Sementara itu kepada segenap anak bangsa, Saurip Kadi menyerukan bahwa Pemilu bukan Perang. Pemilu tak lebih untuk memilih Capres dan program untuk 5 tahun ke depan.
"Untuk itu, pilihlah Capres yang nyata-nyata sudah terbukti berani dan berhasil memberantas Mega Korupsi, Mafia Tambang serta Migas seperti Petral, Freeport, Newmont, Blok Rokan, Mahakam dan juga mampu membangun rasa Indonesia melalui kualitas pelayanan dan infra struktur yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia dan nyata-nyata mampu melanjutkan pembangunan jalan TOL dan infrastruktur yang di masa lalu mangkrak. Melalui Dana Desa dan sejumlah program Kartu, kini rakyat kecil sudah mulai merasakan manfaat NKRI," pungkasnya.
(Fakhri Rezy)