BPN Siap Libatkan Interpol Hingga PBB Jika Terjadi Kecurangan di Pemilu 2019

JAKARTA - Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo tidak akan memberikan toleransi jika terdapat kecurangan dalam pemilu 2019. Kecurangan Pemilu itu dinilai termasuk ke dalam tindakan pidana.

"Karena kecurangan itu pidana. Kalau ada bukti kecurangan kami tidak akan menerima dan kami tidak akan tolerir," tegas Hashim saat diskusi bertajuk 'Final Voters List (DPT) and Electoral Fraud' di hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2019).

Adik kandung Prabowo itu pun mengaku tak sungkan bila terdapat kecurangan di pemilu, pihaknya mungkin saja akan melaporkan hal tersebut ke sejumlah lembaga baik secara nasional hingga ke tingkat internasional.

Baca Juga: Prabowo Sudah Buka Obrolan Jatah Menteri, Bagaimana Reaksi TKN?

Seperti Pengadilan HAM Internasional di Geneva, Swiss hingga The International Criminal Police Organization atau lebih dikenal dengan sebutan Interpol.

"Ya mungkin gugatan ke Bareskrim, mungkin lapor interpol, tergantung (Direktorat BPN) bagian hukum. Kami mau lapor ke international court of justice, human rights, kami lapor ke Geneva, human rights kami lapor PBB, ke semua pihak," kata dia.

Meski demikian, Hashim tak memungkiri bilamana kecurangan dalam Pemilu rentan terjadi dan tak hanya di Indonesia saja. Seperti kecurangan pernah terjadi di Thailand. Di sana, beberapa LSM setempat juga mempersoalkannya.

"Ini di Thailand hampir beberapa LSM internasional persoalkan keabsahan pemilu Thailand yang dilakukan petahana di Thailand," jelas dia.

Baca Juga: Amien Rais Bakal Kumpulkan Massa di Monas sebab Tak Percaya MK

Namun bukan berarti Hashim tidak sepakat dengan niat Amien Rais yang akan mengerahkan kekuatan rakyat atau people power jika kecurangan itu benar terjadi. Menurutnya, people power tidak melanggar aturan.

"Kalau people power itu sah juga, rakyat punya kuasa menunjukkan ketidakpuasan," katanya.

(Edi Hidayat)